Soroti Penggunaan APBDes 2022-2023, Warga Protes Pembakal Tabudarat Hulu HST

Tidak hanya itu, sejumlah warga pun mempertanyakan kinerja Pambakal yang saat ini berjalan bahkan warga menilai Pambakal dan BPD saat ini seakan pisah ranjang atau tidak harmonis.

Warga pun meminta dokumen APBDes 2022-2023 untuk dihadirkan dan dijelaskan realisasinya secara rinci karena mulai dari penyusunan hingga realisasi penggunaan dinilai minim dari keterlibatan warga.

Warga Setempat, Abdul Kahar kepada awak media mengatakan bahwa apabila tidak ada kejelasan dan memang ditemukan indikasi penyelewengan, maka permasalahan ini akan di bawa ke Kejaksaan dan Kepolisian.

"Warga justru mengancam akan membawa permasalahan ini ke Kejaksaan dan Kepolisian jika tidak ada pertanggungjawaban yang jelas," Jelasnya.

Sementara itu, Ketua BPD Tabudarat Hulu, Masjuddinnor mengatakan bahwa masalah penyusunan APBDes ini memang dirumuskan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dan dicermati oleh BPD.

"Setelah dilakukan penyusunan oleh Pemdes, BPD hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk mencermati sehingga tidak maksimal, " Jelasnya.

Sementara itu, Pambakal Tabudarat Hulu, Idrus Ansyari mengakui mencoba untuk memenuhi permintaan warga dengan menjelaskan secara rinci penggunaan APBDes tahun 2023 yang telah lewat.

"Untuk penggunaan APBDes 2023 kita coba jelaskan serincinga, namun untuk dokumen APBDes 2022, kita masih mencarikan dokumennya, " jelasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).