Opini
BOS untuk Makan Siang Gratis
DUNIA pendidikan kembali dibuat resah, lantaran dibayangi kecemasan mengenai penerapan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah
Bahkan simulasi makan siang gratis sudah dilakukan di sebuah SMP negeri di Tangerang. Entah apa yang mendasari betapa ngebutnya program pasangan Prabowo-Gibran, yang belum dilantik saat ini, masuk dalam kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang.
Begitu detail Menko Perekonomian Airlangga sudah mengantongi jumlah siswa yang bakal mendapatkan asupan makan siang gratis tersebut.
Program ini meluas tidak hanya untuk para siswa, namun juga ibu hamil dan Balita juga menjadi sasaran program yang konon dilakukan secara bertahap tersebut.
Kalkulasi penerima bantuan makan siang gratis ini mencapai jumlah sekitar 70 juta lebih penerima bantuan.
Konon, atas restu dari Presiden Joko Widodo, Airlangga mengaku, program makan siang gratis ini diagendakan bisa terlaksana tahun 2025 mendatang.
Dengan alasan melanjutkan program Pemerintahan Joko Widodo, maka ada upaya agar program makan siang gratis, susu gratis untuk Balita dan ibu hamil ini bisa berjalan lancar di kemudian hari.
Rakyat banyak yang menganggp, pembahasan program makan siang gratis untuk anak sekolah di kabinet Jokowi, tidak etis.
Sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun belum mengumumkan pemenang Pilpres 2024. Program makan siang gratis yang diusung calon presiden baru dan didukung Presiden Jokowi ini riskan terhadap posisi keuangan APBN 2025.
Anggaran makan siang gratis belum saatnya dibahas dan butuh kajian kedepannya.
Diprediksi ada banyak potensi penyedotan pos anggaran yang lain. Sebab bila tidak mengambil pos anggaran lainnya, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 400 triliun itu bisa berpotensi terjadi defisit anggaran.
Kalkulasi angka ratusan triliun itu bukan dana kecil, itu dana yang sangat besar. Tambahan anggaran baru memang sangat sulit dilakukan. Namun bila nekat untuk terus dilakukan, dipastikan beban negara semakin berat.
Jangan Gegabah
Boleh saja kita abaikan patut atau tidak patut program itu dibahas di rapat kabinet. Mungkin kita bisa lebih fokus pada masalah kualitas pendidikan di Indonesia yang bakal ikut terpengaruh. Pendidikan memang butuh dana.
Meski ada pengalokasian 20 persen untuk pendidikan, namun hingga saat ini masih ditemui fasilitas sekolah yang rusak dan belum diperbaiki. Belum lagi mirisnya guru yang hanya dibayar secara tak layak.
Posisi Indonesia saja kini semakin nyungsep bila melihat perbandingan kualitas pendidikan global. Dalam situs worldtop20.org, survei peringkat pendidikan yang dirilis tahun 2024, posisi Indonesia nomor 67 dari 203 negara.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.