Kisah Partai Kakbah

Mujiburrahman
Rektor UIN Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID- SAAT itu, Pemilu 1982. Aku masih kecil, kelas 4 Sekolah Dasar. Aku dan keluarga tinggal di Desa Sungai Karias, sekitar satu kilometer dari Pasar Amuntai. Hari itu tersebar kabar bahwa raja dangdut, Rhoma Irama, akan datang berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Aku dan teman-teman pergi berjalan kaki ke kota, ingin menyaksikan Rhoma. Sesampai di kota, tepatnya di depan Hotel Rita, manusia sudah membludak. Mereka memakai atribut PPP dan jaket hijau yang memukau.

Lama kami menunggu Rhoma, tapi tak muncul-muncul juga. Kabarnya, dia telah mendapat banyak tekanan saat berkampanye di Banjarmasin. Bahkan beredar isu, ada pihak yang melepas ‘racun’ di udara saat Rhoma pidato, sehingga beberapa orang pingsan.

Namun, Rhoma selamat. Bagaimana sikap Rhoma di Amuntai? Dengan hati deg-degan, kami akhirnya melihat Rhoma keluar dari hotel, dan berdiri di depan kami. Sambil menatap jauh, dia berteriak, “Hidup Ka’bah, Hidup Ka’bah, Hidup Ka’bah!” yang diikuti suara massa menggema. Tidak ada pidato. Rhoma balik meninggalkan kami!

Waktu itu, PPP merupakan partai Islam, dan kekuatan oposisi terhadap pemerintah Orde Baru yang dikuasai Golongan Karya (Golkar). Didirikan pada 1973, PPP adalah penggabungan partai-partai Islam di masa Soekarno, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Nama PPP tampaknya berasal dari pemerintah.

Ideologi Orde Baru terlihat di nama itu, yaitu persatuan dan pembangunan. Persatuan bermakna stabilitas politik, dan pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi.

Jelas tidak mudah bagi Soeharto untuk menggantikan Soekarno yang sangat berpengaruh dan mempunyai banyak pengikut. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), Soekarno sering menekankan ungkapan ‘Revolusi belum selesai’.

Pada saat itu pula, pertarungan ideologi politik masih kuat, baik di tingkat nasional ataupun internasional. Soekarno mencoba menggabung semuanya dalam NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis). Akibatnya, politik sering gonjang-ganjing, sementara ekonomi makin buruk. Pada 1963-1965, banyak rakyat kelaparan bahkan hingga mati!

Karena itu, Soeharto maju dengan janji baru: perbaikan ekonomi. Dari sinilah muncul gagasan tentang pembangunan, yakni usaha-usaha memodernisasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pembangunan ekonomi kapitalistik.

Sudah maklum, pembangunan takkan dapat berjalan tanpa stabilitas politik. Jika partai-partai terus berantem, apalagi sampai ada pemberontakan, maka energi habis untuk konflik saja. Karena itu, diperlukan persatuan dan kesatuan. Satu ideologi, satu komando. Partai pemerintah, Golkar, harus dominan. Dua partai lain, PPP dan PDI, hanya pelengkap saja.

Namun, rupanya tokoh-tokoh partai Islam itu tidak kehilangan akal. Mereka masih berupaya agar simbol Islam tidak lepas dari partai yang namanya tidak menunjukkan identitas keislaman itu. Mereka memutuskan untuk menggunakan Kakbah, sebagai simbol pemersatu umat Islam.

Kakbah adalah kiblat, arah salat bagi umat Islam di seluruh dunia, apapun alirannya. Simbol Kakbah ini tidak diputuskan secara biasa, tetapi melalui salat istikharah, salat memohon diberikan pilihan terbaik kepada Allah. Yang melakukannya pun bukan orang biasa, tetapi Kiai Bisri Syansuri, Rais Am NU.

Sejak mula-mula, pemerintah Orde Baru keberatan dengan lambang Kakbah itu. Lobi demi lobi dilakukan berulang kali oleh Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Sekjen Kementerian Agama hingga Presiden Soeharto sendiri. Namun, Kiai Bisri Syansuri tetap teguh dengan pendiriannya.

Akhirnya, Kakbah memang menjadi lambang PPP. Namun, pemerintah Orde Baru terus berusaha mengubah lambang itu hingga berhasil menggantinya dengan lambang bintang pada Pemilu 1987. Setelah Orde Baru jatuh pada 1998, PPP kembali menggunakan lambang Kakbah hingga sekarang.