Jendela

Pakaian dan Nasionalisme Etis

KEMARIN kita telah melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Saat menghadiri upacara itu, para pejabat

Editor: Edi Nugroho
Foto Ist
Mujiburrahman Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin 

Mujiburrahman
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

KEMARIN kita telah melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Saat menghadiri upacara itu, para pejabat selama ini, khususnya di zaman Presiden Jokowi, biasanya memakai pakaian adat daerah. Ternyata tahun ini, di masa Presiden Prabowo Subianto, ada sedikit perbedaan. Para ASN dihimbau untuk memakai batik daerah. Ini tentu lebih sederhana. Apalagi, tiap daerah sudah punya corak batik khas masing-masing. Meskipun demikian, tidak berarti pakaian adat dilarang. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran kemarin justru memakai pakaian adat.

Mungkin ada yang berpikir bahwa pakaian saat upacara kemerdekaan adalah masalah sepele belaka. Namun, jika direnungkan lebih dalam, batik daerah dan pakaian adat itu kiranya mengandung pesan yang serius perihal persatuan kita sebagai bangsa, atau yang disebut nasionalisme. Ada masa ketika pakaian seragam sangat diutamakan dalam upacara kemerdekaan. Bahkan sampai hari ini, banyak orang, termasuk kaum terpelajar, yang suka dan bangga dengan seragam. Batik daerah dan pakaian adat yang warna-warni dan beragam itu adalah antitesis pakaian seragam.

Saat kuliah di McGill University, Kanada, pada tahun 2000, saya sempat mengambil mata kuliah tentang “etika, agama, dan nasionalisme” dengan Prof. Gregory Baum (1923-2017), seorang teolog dan sosiolog Katolik yang turut berperan penting dalam Konsili Vatikan II. Menurutnya, salah satu masalah utama nasionalisme adalah, bagaimana menghubungkan yang universal dan partikular, yang umum dan yang khusus, yang satu dan yang banyak? Satu bangsa adalah khusus jika dihadapkan kepada bangsa-bangsa lain, tetapi umum jika dilihat dari keberagaman dalam bangsa itu sendiri.

Dalam nasionalisme ada semacam mitos bahwa satu bangsa memiliki asal-usul yang sama. Inilah dasar universal yang mengikat warga negara suatu bangsa. Namun, anggapan ini bisa berbahaya ketika atas nama persatuan, yang kuat dan dominan menindas yang lemah, seperti kaum miskin, kaum minoritas etnis dan agama, atau gabungan ketiganya. Perbedaan yang bersifat khusus menjadi terabaikan demi nasionalisme yang bersifat umum. Lambat laun, apa yang disebut bangsa itu, yang di atasnya berdiri negara, akan menjadi berhala, yang dipuja dan dibenarkan nyaris tanpa syarat.

Baca juga: Fokus Genjot Partisipasi Pajak

Baca juga: BREAKING NEWS - Api Berkobar di Jalan Kelayan A Banjarmasin, Petugas Berjibaku Padamkan Jago Merah

Di sisi lain, nasionalisme yang ke dalam menindas itu, keluar juga bisa bertindak serupa. Bedanya, jika ke dalam menindas perbedaan internal, keluar ia berhadapan dengan nasionalisme negara-negara lain. Bangsa dan negara yang kuat, dengan nasionalisme sempit-fanatik itu, akan gampang menindas bangsa-bangsa lain yang lemah. Inilah antara lain yang menimbulkan penjajahan oleh bangsa Eropa atas bangsa-bangsa lain di masa lampau. Ini pula yang membuat Amerika Serikat dan Israel dengan arogan tanpa malu melakukan genosida di Palestina, tak peduli dengan protes bangsa-bangsa lain.

Karena itulah, kata Prof. Gregory Baum, nasionalisme harus berpijak pada fondasi etika yang kuat. Untuk poin ini, saya bisa berbangga di kelas kami. Saya katakan bahwa nasionalisme Indonesia sejak semula tak bisa dibangun di atas mitos kesamaan asal-usul nenek moyang. Bangsa kami adalah bangsa yang sangat beragam. Namun, kami dipersatukan oleh sebab yang lebih mendasar, yaitu nilai-nilai etis. Kami sama-sama dijajah, sehingga nasionalisme kami menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Berdasarkan alasan etis itulah, kami menetapkan tujuan bersama sebagai bangsa yang mendirikan Negara Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa kami bercita-cita ingin mendirikan negara “yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Bersatu berarti ada ikatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebagai sesama warga negara. Berdaulat berarti berdiri sendiri dalam mengelola negara. Adil berarti menjamin hak yang setara bagi setiap warga negara, dan melindungi mereka yang lemah. Makmur berarti hidup sejahtera lahir batin sesuai dengan martabat manusia.

Apa hubungannya dengan seragam dan pakaian adat serta batik daerah? Inilah yang kiranya amat penting. Pakaian adat dan batik daerah menampilkan kekhasan dan perbedaan bangsa Indonesia. Namun, ketika pakaian warna-warni itu dipakai saat upacara kemerdekaan, maka tampaklah bahwa perbedaan itu disatukan oleh rasa kebangsaan Indonesia, karena alasan etis menolak penjajahan dan cita-cita yang sama, sebagai pandu dalam kebersamaan itu. Di sini, yang banyak berpadu dengan yang satu, yang universal merangkul yang partikular, yang umum mengandung yang khusus.

Sampai di sini, kita boleh merasa bangga bahwa pakaian adat dan batik daerah dalam upacara kemerdekaan dapat menghadirkan impian kita tentang Indonesia merdeka. Namun, seberapa nyata impian itu dalam kenyataan? Apakah cukup dengan penghadirannya di upacara 17-an setahun sekali? Tentu saja tidak! Masalah kita masih banyak. Sudahkah negara menciptakan persatuan otentik? Apakah negara kita sudah mampu berdiri tegak menghadapi tekanan negara kuat? Apakah negara sudah menegakkan keadilan hukum dan ekonomi? Apakah mayoritas rakyat sudah sejahtera?

Semua pertanyaan ini amat penting direnungkan, khususnya bagi yang mengemban amanah negara seperti para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan kaum elit seperti pengusaha, ulama, dan cendekiawan. Nasionalisme sejati bukan sekadar seremoni, melainkan upaya menegakkan nilai-nilai etis yang mendasarinya seperti penolakan terhadap penjajahan oleh siapapun, termasuk oleh bangsa sendiri, dan perjuangan mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jika tidak, maka keramaian Agustusan hanyalah ritual tahunan yang miskin makna! (*)

Mungkin ada yang berpikir bahwa pakaian saat upacara kemerdekaan adalah masalah sepele belaka. Namun, jika direnungkan lebih dalam, batik daerah dan pakaian adat itu kiranya mengandung pesan yang serius perihal persatuan kita sebagai bangsa, atau yang disebut nasionalisme. Ada masa ketika pakaian seragam sangat diutamakan dalam upacara kemerdekaan. Bahkan sampai hari ini, banyak orang, termasuk kaum terpelajar, yang suka dan bangga dengan seragam.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved