Ramai ASN di Kalsel Lirik Pilkada 2024, Bukti Parpol Gagal Kaderisasi?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Selatan ramai-ramai melirik arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Hal itu terlihat dari sejumlah nama yang masuk bursa. Dari pejabat fungsional, kepala dinas hingga penjabat bupati.

Mereka mendeklarasikan diri siap maju pada Pilkada 2024. Bahkan, sebagian mendapat lampu hijau untuk diusung partai besar.

Fenomena tersebut menjadi sorotan Pengamat Politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Riduansyah Syafari.

Memang, menurutnya, tak ada larangan ASN untuk mencalonkan diri sebagai kontestan Pilkada. Asalkan, ASN tersebut harus mundur setelah resmi ditetapkan menjadi calon, sesuai peraturan.

“Jika kita membaca persyaratan untuk menjadi kepala daerah, semua warga negara apapun statusnya berhak mencalonkan diri. Kecuali dilarang seperti yang tersangkut kasus pidana atau sedang dihukum,” katanya, Kamis (18/4/2024).

Baca juga: Empat Pj Bupati di Kalsel Masuk Bursa Pilkada 2024, Mendagri Ingatkan Harus Mundur

Baca juga: Berstatus ASN, Acil Odah Ingin Maju di Pilgub Kalsel 2024, Begini Aturannya

Baca juga: Lowongan Kerja Terbaru Indofood, Untuk Lulusan SMA, D3 dan S1, Ini Posisi Dicari & Lokasi Penempatan

Riduansyah mengstakan, ASN yang masuk bursa Pilkada biasanya bukan orang sembarangan. Menurutnya, ASN tersebut telah memiliki relasi baik dengan pejabat politik. Sebagian bahkan berasal dari trah atau keluarga pejabat definitif.

“Ini soal pantas atau tidak, adil atau tidak adilnya saja lagi. Tentu sulit memastikan kepala negara maupun daerah untuk bersikap netral ketika keluarganya turut menjadi calon pejabat politik,” bebernya.

Riduansyah menekankan, hal tersebut menjadi atensi serius penyelenggara Pilkada.

“Tentu nantinya yang akan menyulitkan penyelenggara maupun pengawas dalam menciptakan Pilkada yang berkualitas, Pilkada yang jujur dan adil,” ujarnya.

Di sisi lain, dosen FISIP ULM ini menilai bahwa fenomena maraknya ASN masuk bursa Pilkada bisa dianggap sebagai kegagalan parpol melakukan kaderisasi.

Dalam sistem demokrasi melalui PIlkada langsung seperti sekarang, parpol cenderung pragmatis untuk menyelamatkan masa depan parpol dan karir politik anggotanya.

Hal itu membuat pemilihan calon kepala daerah bisa terpilih dari luar kader yang terbina secara regular.

“Tetapi pertimbangan peluang calon pejabat politik yang berpotensi besar untuk terpilih dalam Pilkada, jika terpilih tentu ada kompromi-kompromi yang telah disepakati antara calon kepala daerah nonkader regular dengan parpol pengusung terkait sumber daya yang diinginkan parpol pengusung jika calonnya nanti terpilih,” tuturnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)