Anggap Rugikan Kaum Pekerja, Komisi I DPRD Kalsel Tolak Tapera

Mengacu Pasal 61 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, dana Tapera berasal dari hasil penghimpunan dan pemupukan simpanan peserta, hasil pengembalian/kredit pembiayaan peserta, hasil pengalihan aset tabungan perumahan PNS yang dikelola Bapertarum-PNS, serta dana wakaf.

Iuran Tapera sebesar 3 persen dengan rincian 0,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja. Artinya, setiap bulan gaji peserta akan dipotong 2,5 persen untuk kebutuhan iuran Tapera.

Peserta dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Selain tenor yang panjang, BP Tapera juga menyediakan fasilitas pembiayaan dengan plafon yang memadai dan suku bunga rendah melalui skema pembiayaan konvensional maupun syariah.

Plafon yang disediakan untuk KPR dengan limit KPR disesuaikan dengan kapasitas pembayaran kembali yang ditetapkan bank pelaksana dengan suku bunga paling rendah sebesar 5 persen (fixed). Secara lebih rinci, plafon kredit diklasifikasikan berdasarkan kelompok penghasilan dan zonasi.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)