Proyek Normalisasi Sungai Veteran Banjarmasin Dimulai Juli, Pembebasan Lahan Masih Mengganjal

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Program normalisasi Sungai Veteran melalui Proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Banjarmasin dipastikan akan mulai pada Juli mendatang. 

Kepala Bidang Sungai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Hizbul Wathony mengungkapkan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III sudah mulai melelangkan kegiatan tersebut. Jika tidak ada halangan berdasarkan jadwal tahap pertama akan dimulai pada Juli ini. 

Ia menyebut, program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) dari Bank Dunia yang dikerjakan oleh BWS Kalimantan III. Sedangkan Pemerintah Kota Banjarmasin kebagian untuk membebaskan lahan.

Thony menyebut, untuk lahan sudah tersedia. Yang masih berproses yakni pembebasan untuk Warung Ridho, D'master, Klenteng Soetji Nurani, hingga Taher Square. 

Baca juga: Pemko Banjarmasin Akan Bangun Trotoar Hingga Normalisasi Sungai Sepanjang 2,5 Km, Cek Lokasinya

Baca juga: Normalisasi Sungai Veteran Banjarmasin Dilanjutkan Tahun Ini, Tunggu Anggaran Turun

Ia mengakui jika untuk lahan ruko Warung Ridho, D'Master memang masih terkendala pembebasan lahan.

"Mereka tidak setuju dengan harga yang kami tawarkan. Padahal itu berdasarkan penilaian dari apraisal," katanya. 

Meski itu masih berproses, pengerjaannya nanti akan dimulai dari lahan yang sudah beres. Untuk tahap pertama akan dikerjakan hingga Simpang Ulin. 

"Pile slab nanti konsepnya. Jalan membelah sungai," ujarnya. 

Baca juga: Dibiayai Bank Dunia, Pengerjaan Normalisasi Sungai Veteran Mulai Dikerjakan di 2024 

Selain itu, untuk mendukung program ini pihaknya juga sudah membebaskan lahan di sungai guring. Dan beberapa ruas lainnya. "Kalau itu anggaran yang sudah kami bayarkan Rp 21 miliar," pungkasnya. 

Sekadar diketahui, Proyek yang digarap oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, melalui Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III ini.

Rencananya ada suntikan dana sebesar Rp 1 triliun dengan jangka program 5 tahun mulai dari 2023 hingga 2028. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)