Di Martapura Satu Truk Maksimal Isi 80 Liter Solar, Menteri ESDM Bantah Pembatasan BBM Bersubsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Antrean truk tidak separah sebelumnya di beberapa SPBU di Martapura Kabupaten Banjar,  Kalimantan Selatan Minggu (14/7). Kendati pengiriman solar bersubsidi lancar, pengisian tetap dibatasi.

“Satu truk hanya boleh mengisi maksimal 80 liter, " tetang Yono (45) seorang supir truk.
Biosolar juga masih menjadi incaran pengecer sebab jauh lebih murah dibandingkan solar nonsubsidi, yakni hampir separuh.

Di SPBU Lianganggang Kota Banjarbaru, pengisian biosolar juga dibatasi sampai 80 liter.
"Pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina. Demikian juga pertalite, " kata pengawas SPBU Kilometer 19, Sutarman, Minggu. Dia pun menyampaikan suplai BBM sejauh ini lancar.

Beberapa waktu lalu muncul pernyaan anggota kabinet Presiden Joko Widodo bahwa pembelian BBM bersubsidi bakal semakin dibatasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan hal itu akan diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Hal itu agar penyaluran lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

Namun  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah pembatasan penjualan BBM dilakukan mulai Agustus mendatang. Hal ini tentu saja membuat bingung rakyat.

Baca juga: Pelajaran dari Penembakan Trump

Baca juga: Lagi, Adaro Energy Buka Lowongan Kerja, Terbuka Bagi Lulusan SMA D3 S1 dan S2, Penempatan Kalimantan

Rahmat Hidayat (35), ojek online di Kota Banjarmasin, menyatakan menolak pembatasan tersebut. Setiap dua hari dia harus menyisihkan Rp30 ribu hingga Rp50 ribu untuk membeli pertalite.

“Sekarang saja pertalite sering kosong di SPBU. Kalaupun ada, antrenya minta ampun. Kalau dibatasi, mempersulit lagi. Bisa-bisa beralih ke BBM yang lebih mahal yakni pertamax,” kata Rahmat.

Hal serupa dituturkan Hary Azhar, sopir mobil online. “Sehari-harinya bisa mengeluarkan Rp 100 ribu bahkan lebih untuk pertalite. Tergantung orderan. Kalau dibatasi, mobilitas akan terbatas, kecuali menggunakan BBM nonsubsidi,” jelasnya.

Ia pun mengeluhkan semakin mahalnya BBM serta barang kebutuhan pokok. “Saban tahun rasanya harga bahan-bahan terus naik, sementara pendapatan tidak ikut naik,” keluhnya.
Sementara wacana pembatasan BBM bersubsidi belum diketahui petugas SPBU Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

“Biasanya kalau ada aturan baru, Pertamina akan memberitahunya,” kata Pengawas SPBU, Arliansyah,
Sampai saat ini, pembelian BBM bersubsidi tak ada batasan tertentu. SPBU ini juga sudah lama menolak pelangsir.
Arliansyah menerangkan per hari, SPBU Sabilal Muhtadin mendapat jatah 16 ribu-24 ribu liter pertalite. “Kami tidak menyediakan BBM bersubsidi yang lain,” katanya.

Sedangkan SPBU Mabuun Kabupaten Tabalong menerapkan pembatasan penjualan pertalite. Pengawas SPBU Mabuun, Irwin, menjelaskan penyaluran pertalite ada aturannya. Antara lain pembeli dilarang menggunakan jeriken atau wadah lain. Selain itu dilarang melayani pelangsir.

Untuk kendaraan roda dua dibatasi 10 liter atau Rp 100.000. Sedangkan untuk kendaraan roda empat maksimal 50 liter atau Rp 500.000.

Dalam sebulannya, SPBU Mabuun mengeluarkan 208 kiloloter pertalite. “Kami jarang kehabisan,” kata Irwin.
Mengenai wacana pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus, seorang pengelola SPBU di Kabupaten Tanahlaut (Tala), H Junaidi, mengatakan siap melaksanakannya.

"Kami sebagai lembaga penyalur atau mitra PT Pertamina Patra Niaga siap untuk melaksanakan dan menyosialisasikannya kepada masyarakat, mana saja kendaraan roda empat yang boleh mengisi pertalite dan mana yang tidak boleh," ucapnya, Minggu.
Namun demikian, pengelola SPBU Nomor 6370801 ini berharap pasokan selalu lancar.

Pantauan di tiga SPBU di Kota Pelaihari, Minggu, tak terlihat antrean panjang. Aktivitas penjualan BBM seperti di SPBU dekat simpang Angsau dan SPBU di kawasan Almanar, lancar.