Mitos Desa Harmonis

Organisasi masyarakat sipil (OMS) yang mendorong UU Desa juga kelimpungan disebabkan lembaga donor yang menyokong mereka lebih ingin fokus pada penguatan kapasitas dalam pelaksanaan UU Desa, sedangkan OMS ingin memiliki fokus lainnya (Vel, Zakaria, Bedner, 2017).

Kajian Habibi (2021) sendiri menunjukkan bahwa rembug desa yang dibayangkan akan memberi ruang partisipasi bagi rakyat kecil, kenyataannya tak terbukti sebab buruh tani di desa “justru diadu domba oleh majikannya.” Sidik dan Habibi (2023) dalam kasus desa yang mendapatkan status “Badan Usaha Milik Desa terbaik” saat studi dilakukan menunjukkan bahwa mereka yang menjabat pengurus maupun pekerja bada BUMDes justru diisi oleh mereka yang terlibat dalam pemenangan kepala desa dalam pilkades.

Kondisi tanpa kontrol publik dari warga desa sebelum ada revisi regulasi sudah menunjukkan bahwa UU Desa baru yang didorong oleh elit-elit desa bersamaan dengan kondisi pra dan pasca pemilu 2024 patut dicurigai sebagai bentuk konsolidasi elit pada semua level.

Elit desa melalui organisasi mereka bahkan sempat memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kemudian menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Film Dirty Vote yang dibuat oleh kalangan pegiat sosial maupun scholar activist dan berbagai pemberitaan media massa juga telah menyorot adanya dugaan pengerahan elit-elit desa dalam mendukung pasangan kandidat yang diduga ditopang oleh “penguasa nasional.”

Tiga hakim Mahkamah Konstitusi pada proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024 bahkan memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion), di antaranya menyoroti persoalan pengerahan dukungan elit desa dalam Pemilu 2024. Pengerahan terjadi juga bersamaan dengan dorongan revisi UU Desa yang baru dan kenyataannya memberikan berbagai insentif kesejahteraan bagi elit desa dan meromantisasi kondisi pedesaan yang dibiarkan tanpa ada kontrol publik.

Pendekatan pembayangan desa tak boleh memiliki kontrol publik yang memadai misalnya kentara pada Pasal 4 huruf (g) UU 3/2024 tentang Desa yang membayangkan bahwa kehidupan sosial di masyarakat desa dibayangkan menjadi bagian dari “ketahanan nasional” dan “kesatuan nasional.”

Hal tersebut adalah pembayangan warisan depolitisasi sejak masa Orde Baru yang memandang rakyat desa yang berani bersuara atas masalah publik yang dihadapinya dan mereka menyampaikannya secara terorganisir justru dianggap sebagai “ancaman perpecahan” (White, Graham, dan Savitri, 2023). Pasal 78 ayat 33 UU Desa tersebut bahkan menyampaikan bahwa pembangunan desa mengedepankan “kekeluargaan juga perdamaian,” poin tersebut menegaskan bahwa warga desa yang terorganisir terlibat dalam kebijakan justru dianggap sebagai ancaman.

Narasi “kekeluargaan” juga anggapan depolitisasi yang mendudukkan elit desa sebagai Bapak yang harus dipatuhi, sedangkan warga desa ditempatkan selayaknya Anak yang harus mengikuti Bapaknya (Bourchier, 2015). Pasal 27 UU Desa yang baru juga hanya mengatur bahwa kepala desa harus menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis, tetapi di sisi lain membayangkan elit desa sebagai “pengayom.”  

Kita bisa melihat bahwa di sini penyampaian informasi pada dasarnya hanya dipandang sebagai formalitas administrasi semata, sedangkan warga desa tetap dibayangkan harus berada pada kendali elit desa atas nama “pengayoman.” Kita bisa melihat bahwa pada akhirnya rakyat kecil tak pernah diberi ruang oleh elit-elit ataupun para penguasa yang dalam berbagai arena kekuasaan selalu terhubung satu sama lainnya. (*)