Korupsi, Es Melon dan Dewa-Dewi

Mujiburrahman

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - “SAYA tahu kamu main motor besar, ya. Kalau untuk saya, cocoknya motor apa?” tanya Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) kepada bawahannya, Irvian Bobby Mahendro (IBM). Saat itu IEG menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, sedangkan IBM sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 di Kementerian itu. 

Pertanyaan IEG langsung ditindaklanjuti oleh IBM, dengan membelikan motor gede merek Ducati berwarna biru. Sebelumnya, IEG juga menerima uang dari IBM sekitar Rp 3 miliar untuk merenovasi rumah pribadinya. Begitulah laporan KPK.

Jelas dalam percakapan yang diceritakan KPK itu, IEG hanya bertanya, tidak langsung meminta. Namun, si anak buah rupanya lebih dari paham. Cerita ini mengingatkan saya pada kelakar seorang mantan pejabat.

“Kalau eselon 1, cukup mengerdipkan mata saja, anak buah sudah paham. Kalau eselon 2, perlu menyenggol dulu, baru paham. Adapun eselon 3, harus injak kaki anak buah dulu, baru paham,” katanya sambil tertawa. “Kalau level menteri bagaimana?” tanyaku. “Kalau level itu sudah tak perlu apa-apa. Diam saja sudah cukup,” jelasnya.

Soal hirarki birokrasi kita ini juga ditanggapi oleh Generasi Z. “Yang tidak menduduki eselon, kami sebut umbi-umbian. Umbi itu kan di bawah. Meskipun bergizi, seringkali terinjak dan diinjak. Yang punya eselon disebut es melon.

Melon buahnya di atas tanah. Kalau sudah level menteri, sebutannya adalah dewa-dewi,” katanya. Ini agak mirip dengan gambaran zaman dulu, yakni jika menduduki eselon 1, orang akan bernyanyi “di sini senang, di sana senang”. Eselon yang di bawahnya, suka bernyanyi “naik-naik ke puncak gunung”. Yang tak bereselon, harus bernyanyi “padamu negeri”.

Dalam hidup bersama, lebih-lebih dalam organisasi, hirarki atau tingkatan seringkali sulit dihindari. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ada yang bertanggung jawab secara keseluruhan, ada pula yang hanya sebagian dari keseluruhan.

Semakin tinggi posisi, semakin besar tanggung jawab dan kewenangan, dan sebaliknya. Jika semua berada dalam posisi yang sama, maka akan sulit bergerak bersama. Sangat mungkin orang akan berjalan sendiri-sendiri, atau bahkan bertentangan satu sama lain. Tingkatan antara lain memberikan kewenangan pada pemimpin untuk membuat keputusan.

Di sisi lain, semakin besar tanggung jawab dan kewenangan seseorang, semakin banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Secara ideal, tugas utama sebuah organisasi seperti kementerian adalah melayani kepentingan publik, kemaslahatan masyarakat. Dalam kenyataan, orang-orang yang bekerja di situ juga memiliki kepentingan pribadi.

 Tak jarang, kepentingan pribadi itu berbenturan dengan kepentingan orang banyak. Tugas organisasi adalah menjaga agar kepentingan orang banyak diutamakan dan dimenangkan. Namun, faktanya justru sering kali terbalik.

Siapakah yang paling berkewajiban menjaga dan menjalankan organisasi birokrasi agar benar-benar melayani kepentingan publik? Jelas para pemimpinnya—meminjam istilah Generasi Z—dari es melon hingga dewa-dewi. Tentu saja, umbi-umbian wajib membantu.

Namun, baik-buruk organisasi sangat tergantung pada sikap dan perilaku para pemimpinnya. Menurut KPK, IBM sebenarnya sudah lama melakukan pemerasan, diduga sejak 2019, dan uang yang diambilnya mencapai Rp 69 miliar. Namun, sebagai atasan, IEG “mengetahui, membiarkan, dan menerima/menikmati”. Inilah masalahnya.

Kasus IEG tidaklah unik. Banyak orang berambisi menduduki jabatan tinggi justru karena berharap mendapatkan peluang untuk memperkaya diri, bukan karena ingin mengabdi dan melayani publik. Apalagi jika jabatan itu didapatnya dengan membayar.