IMM Kalsel Desak PP Muhammadiyah Anulir Keputusan Terima Tawaran Kelola Tambang

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelombang kritik dari akar rumput terhadap keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP), belum selesai.

Setelah Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalsel Fery Setiadi mengaku kecewa, sejumlah tokoh dari angkatan muda organisasi ini turut bereaksi.

Misalnya, Ketua Pengurus Cabang (PC) IMM Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Alfin Rinaldi.

Menurutnya, sebelum memutuskan untuk menerima, PP Muhammadiyah mestinya melihat langsung kondisi di Kalsel.

Baca juga: Agustus Ini, Petugas Kebersihan dari DLH Kabupaten Tabalong Bakal Dapat Kenaikan Upah

Baca juga: Pelaporan Menumpuk, Aplikasi Pelaporan Online Imuninasi di Kotabaru Masih Sering Error dan Gangguan

“PP Muhammdiyah harus turun melihat Kalimantan terutama Kalimantan Selatan, bagaimana tambang sangat merusak bumi Kalimantan Selatan,” katanya, Rabu (31/7/2024).

IMM Tanah Laut juga mendesak PP Muhammadiyah menganulir keputusan untuk menerima tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

Menurutnya, daripada mengelola tambang, Muhammadiyah lebih baik menginisiasi proyek-proyek energi terbarukan.

“Seperti panel surya dan energi angin, di institusi-institusi Muhammadiyah sebagai bentuk implementasi Risalah Islam Berkemajuan,” tutur Alfin yang juga Kabid Hikmah, Politik dan Kebijakan IMM Kalsel.

Alfin berpandangan bahwa pengambilan tawaran izin tambang adalah sikap yang keliru dan tergesa-gesa.

Menurutnya, Muhammadiyah belum cukup matang untuk segi konsep pengelolaan tambang, baik dari sumber daya manusia dan teknologinya.

“Izin tambang ini perlu pengkajian dan pertimbangan yang matang, terkhusus dari dampak lingkungan dan sosial masyarakatnya. Agar di kemudian hari tidak menjadi boomerang bagi organisasi itu sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, kekecewaan datang dari IMM Kalsel terang-terangan mengaku kecewa atas keputusan akhir hasil musyawarah di Yogyakarta, pada 27-28 Juni lalu.

Karena, Ketua DPD IMM Kalsel Fery Setiadi menilai bahwa pertambangan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat.

“Pertanyaan mendasarnya dulu, tawaran izin tambang dari pemerintah ini apakah anugerah atau masalah? Jika bicara soal materiil, jelas anugerah. Tetapi para prinsipnya kan Muhammadiyah hadir untuk memberikan solusi atas masalah, bukan bagian dari masalah,” katanya.

Fery juga mengaku mengetahui bahwa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalsel sebenarnya keberatan atas keputusan PP yang menerima tawaran untuk mengelola tambang.

Sebab, tak sedikit konflik agraria dan kerusakan alam yang ditimbulkan di Kalsel akibat aktivitas pertambangan.

“Hari ini, PW Muhammadiyah Kalsel pun sebenarnya tidak sepakat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah,” ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)