Fraksi DPRD Setuju Raperda APBD 2024 Dibahas Lebih Lanjut, Pertanyakan Turunnya Target Pendapatan

Diharapkan ula dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025 harus sesuai RKPD dan KUA-PPAS yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Tala dalam penyusunan RAPBD telah menyesuaikan mandatory spending dari pemerintah pusat.

Penyusunan RAPBD 2025 juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan rencana pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tala. 

Karena itu, DPRD melalui komisi-komisi perlu untuk melakukan pembahasan secara cermat dan kritis dalam pembahasan RAPBD 2025.

RAPBD tahun 2025 diharapkan benar-benar mampu menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Tala, terutama  peningkatan sumber daya manusia. 

Juga perlu penjelasan tentang program/kegiatan dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan besaran biaya yang dialokasikan.

Lalu terkait pencegahan dan penanggulangan kasus stunting serta biaya yang dialokasikan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan  Pemuda (IPP) yang masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-Kalimantan Selatan. 

Fraksi ini meminta Pemkab Tala agar memasukan program makanan bergizi untuk masyarakat yang merupakan program dari pemerintah pusat.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apa yang menyebabkan RAPBD 2025 menurun dibandingkan dengan APBD tahun 2024.

Semua SKPD diminta benar-benar menyiapkan segala sesuatu yang menunjang kelancaran dan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dimuat dalam Raperda APBD 2025 sehingga nantinya kegiatan dapat dilaksanakan sejak awal tahun dan tepat sasaran.

Diharapkan pemerintah daerah dalam merancang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Juga harus cermat dalam menentukan anggaran khususnya di bidang kesehatan 10 persen dari APBD serta untuk bidang pendidikan 20 persen dari APBD guna mengoptimalisasi peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

Guna meningkatkan pendapatan, khususnya Dinas Perhubungan diharapkan pemerintah daerah secara bertahap dapat menerapkan sistem parkir masuk pasar dan masuk terminal secara digital, untuk meminimalisasi penyelewengan.

Sedangkan untuk meningkatkan PAD khususnya Dinas Pariwisata diharapkan pemerintah daerah secara bertahap dapat menerapkan pembayaran masuk ke tempat wisata secara digital.

Begitu juga dengan pembayaran parkir agar efektif dan efisien dapat melakukan pembayaran secara digital. Namun inovasi digitalisasi ini jangan sampai mempersulit masyarakat.

Optimalisasi pendapatan dari pajak, retribusi, sumber-sumber pajak baru, dengan meningkatkan kepatuhan pajak mendorong agar sektor swasta investasi baru dan menjaga jangan sampai merugi/bangkrut.

Evaluasi terhadap investasi non produktif, perusahaan-perusahaan daerah yang kurang produktif segera dievaluasi, jangan sampai membebani APBD.

Mengoptimalisasikan hubungan dengan pemerintah pusat mengenai hal-hal dana alokasi khusus (DAK) sehingga pembangunan di Tanah Laut tetap berjalan walaupun APBD menurun. (AOL)