Teliti Para Golput

BANJARMASINPOST.CO.ID - REKAPITULASI atau penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kalimantan Selatan, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi telah selesai. 

Ini ditandai dengan rampungnya rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel pada Sabtu (7/12) malam.

Untuk Pilkada Kalsel, pasangan calon nomor urut 1, Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman, meraih 1.629.457 suara. Ini jauh meninggalkan perolehan suara paslon nomor urut 2,  Raudatul Jannah (Acil Odah)-Akhmad Rozanie Himawan.

Tigabelas KPU kabupaten/kota juga telah menetapkan paslon peraih suara terbanyak. Jika tidak ada gugatan maka KPU akan menetapkan kepala daerah terpilih. Paslon yang meraih suara terbanyak tentu saja senang karena memiliki kans besar untuk menjadi kepala daerah terpilih.

Sedangkan paslon yang meraih sedikit suara harus legawa. Menang atau kalah dalam pemilihan adalah risiko yang harus diterima paslon.

Masyarakat pun harus rela menerima paslon yang terpilih meski tidak mendukungnya saat melakukan pencoblosan. Demikian pula yang tidak memberikan suaranya.

KPU Kalsel menyatakan tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur-wakil gubernur meleset dari target. Berdasarkan data KPU Kalsel, hanya 72 persen warga yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya pada 27 November lalu. Ini  jauh di bawah target 85 persen. Ada pun warga yang masuk DPT ada 3.410.499.

Penurunan ini mencolok dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilu 14 Februari 2024. Pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, angka partisipasi mencapai 83 persen dari DPT 3.025.220 orang. Dari 2.536.483 orang yang memberikan suara, sebanyak 2.417.582 suara sah dan 118.901 suara tidak sah.

Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, Jumat (6/12), menyatakan tren penurunan partisipasi tidak hanya terjadi di provinsi ini, tetapi juga secara nasional.

Betul. KPU RI mengakui semakin banyak pemilih hak suara yang memilih golput (golput) pada Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg. Anggota KPU RI August Mellaz menyebut angkatnya di atas 30 persen. Itu artinya partisipasi pemilih Pilkada di bawah 70 persen.

Namun demikian bukan berarti penurunan partisipasi tersebut dibiarkan. Harus ada evaluasi.
KPU pasti menyatakan sosialisasi telah dilakukan. Bahkan informasi mengenai Pilkada telah didengungkan sebelum Pileg dan Pilpres.

Artinya ada hal lain yang menyebabkan pemilik hak suara tidak mau ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bisa jadi karena paslonnya tidak sesuai yang dikehendaki. Bisa pula karena hanya ada paslon tunggal melawan kotak kosong. Bahkan bisa jadi pula karena hanya ada paslon tunggal tanpa ada kotak kosong.

Semua ini harus diteliti oleh KPU. Pihak pertama yang harus disurvei dan diteliti tentu saja para golput.  

KPU tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu. KPU punya tanggung jawab moral menghadirkan pemimpin yang berkualitas dan mendapat pengakuan lebih banyak orang. (*)