Tingkatkan Kompetensi ASN, Pemprov Kalsel  Gelar Pelatihan Public Speaking

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui Pelatihan Public Speaking ASN, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, sejak 27 hingga 31 Oktober 2025 di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel ini, resmi ditutup pada Jumat (31/10/2025).

Sebanyak 30 peserta dari berbagai SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel turut ambil bagian.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, melalui Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Mahdiansyah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan antusias.

Menurutnya, kemampuan berbicara di depan publik merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki ASN di era keterbukaan informasi saat ini.

“Peran ASN semakin kompleks, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai juru bicara institusi dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Di sinilah kemampuan public speaking menjadi krusial,” ujarnya.

Selama pelatihan, peserta tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga kesempatan praktik langsung. Mereka dilatih menjadi master of ceremony (MC), melakukan rekaman suara, hingga membuat video berbicara di depan kamera.

“Untuk mempertajam kemampuan berbicara memang diperlukan latihan yang berkelanjutan, dan di sinilah kita memfasilitasi itu semua,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, BPSDMD Kalsel berharap para peserta mampu mengasah keterampilan berbicara yang efektif, percaya diri, dan komunikatif, sehingga dapat mendukung pelayanan publik yang semakin prima.

“Harapan kami, dengan kemampuan public speaking yang baik, ASN dapat menjadi komunikator handal yang mampu membangun kedekatan dengan masyarakat, memperkuat citra birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” tutup Mahdiansyah. (aol)