Pemprov Kalsel Genjot Perbaikan Integritas, Siap Evaluasi SKPD dengan Nilai Rendah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Langkah konkret dilakukan melalui Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif bagi seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (30/10/2025).

Gubernur Kalsel, Muhidin menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperbaiki capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Kalsel, yang pada 2024 mendapat catatan merah dari KPK.

Dengan waktu penilaian tahun 2025 yang tersisa dua bulan, Pemprov menargetkan perubahan signifikan melalui pembenahan budaya kerja dan peningkatan kesadaran aparatur terhadap nilai-nilai integritas.

“Dengan dilaksanakannya pelatihan integritas ini, saya berharap seluruh Kepala SKPD dapat bekerja lebih baik dengan mengedepankan integritas. Kami berkomitmen memperbaiki capaian tahun lalu, bahkan siap melakukan evaluasi menyeluruh jika masih ditemukan SKPD dengan nilai rendah,” ujar Muhidin.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kalsel akan memberlakukan pakta integritas yang wajib ditandatangani seluruh Kepala SKPD dan diawasi langsung oleh Inspektorat Provinsi.

Muhidin menegaskan, langkah tegas juga disiapkan apabila masih ada instansi yang menunjukkan lemahnya komitmen terhadap integritas.

“Apabila hasil evaluasi nanti masih ditemukan SKPD dengan nilai integritas merah, maka pimpinan SKPD tersebut bersedia dinonaktifkan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme mengapresiasi keseriusan Pemprov Kalsel yang bergerak cepat memperkuat komitmen antikorupsi di jajaran pemerintah daerah.

Menurutnya, pelatihan yang berlangsung selama dua hari itu tidak hanya memberikan materi teknis, tetapi juga membangun kesadaran moral peserta melalui pendekatan internalisasi nilai-nilai integritas.

“Kami mulai dengan mendobrak kalbu peserta melalui sesi bersama tim ESQ, lalu memberikan pengetahuan dasar antikorupsi, dan menutupnya dengan komitmen bersama. Kami melihat semangat Pemprov Kalsel sangat kuat untuk berubah dan menjadi role model pemerintahan berintegritas,” tutur Yonathan.

Dengan langkah ini, Kalsel diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Galuh Tantri Narindra mendapat dua penghargaan sekaligus, yakni peserta terbaik serta peserta pratest terbaik dan tercepat.

“Melalu kegiatan ini kami diajarkan materi tentan konsep, definisi, dan hukum terkait tindak pidana korupsi serta membagun integritas,” ujarnya.

Menurut Tantri, kegiatan tersebut meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai etika, memperkuat komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai tersebut, serta membangun budaya kerja yang profesional dan terpercaya. 

“Integritas itu layaknya iman, sehingga perlu di-recharge setiap waktu seperti kegiatan hari ini,” tambahnya. (*/AOL)