Vaksinasi Pencegahan Kanker Mulut Rahim Masih 77 Persen, Sejumlah Daerah Jadi Atensi Dinkes Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ancaman wabah yang seharusnya bisa ditekan sejak dini masih membayangi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Program imunisasi anak belum mencapai target, sementara Banjarmasin bahkan masuk daftar daerah dengan capaian rendah untuk vaksin Campak-Rubella dan HPV.

Vaksin HPV adalah vaksin untuk mencegah infeksi virus Human Papillomavirus (HPV) yang dapat menyebabkan kutil kelamin dan beberapa jenis kanker seperti kanker serviks, vagina, vulva, penis, anus, serta kanker kepala dan leher.

Melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), vaksin HPV, hingga pemantauan vaksin dengue (DBD), Pemprov Kalsel menargetkan cakupan imunisasi yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin mengatakan, BIAS tahun ini kembali menyasar imunisasi Campak, Rubella, Difteri, Tetanus, serta vaksin kanker leher rahim untuk siswi sekolah dasar.

“Program ini penting untuk memastikan anak-anak mendapat perlindungan kesehatan jangka panjang. Semuanya dilakukan sesuai standar nasional,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Hingga 18 November, capaian imunisasi Campak dan Rubella untuk kelas 1 SD sederajat tercatat 81,57 persen dari target 90 persen.

Namun, beberapa daerah masih tertinggal jauh dari target. Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara merupakan wilayah dengan cakupan terendah, masing-masing sekitar 67 persen dan 61 persen. Sementara Banjarmasin berada pada kisaran 74 persen, masih di bawah standar provinsi.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan di Banjarmasin Ditangkap di HST, Penganiayaan Diawali Pesta Miras

Baca juga: Polresta Banjarmasin Tangkap Pemuda Pemeras Anak, Pelaku Ancam Sebar Foto Syur Korban 

Menurut Diauddin, tantangan di lapangan bervariasi. Ada daerah yang terkendala siswa tidak hadir saat pelaksanaan, ada pula orangtua yang belum memahami pentingnya imunisasi.

“Kita terus melakukan pendekatan ke sekolah dan orangtua agar cakupan bisa dikejar,” katanya.

Vaksin HPV untuk pencegahan kanker leher rahim, yang diberikan kepada siswi kelas 5 SD, juga belum mencapai target 90 persen. Capaian provinsi baru berada di angka 77,26 persen. 

Sejumlah kabupaten/kota masih berada di bawah 80 persen, termasuk Banjar, Hulu Sungai Utara, Banjarmasin, Balangan, dan Tapin.

“Padahal vaksin HPV yang kita gunakan ini sudah tersertifikasi halal dan aman. Edukasi publik masih perlu diperkuat agar penerimaan lebih baik,” ucap Diauddin.

Selain imunisasi rutin sekolah, pemerintah pusat menunjuk Banjarmasin sebagai salah satu lokasi Studi Fase 4 vaksin DBD.

Studi ini memantau efektivitas dan keamanan vaksin pada penggunaan nyata di masyarakat. Peserta akan dipantau oleh dokter spesialis anak secara berkelanjutan.

“Ini kesempatan baik bagi daerah kita. Tujuannya bukan mencoba vaksin baru, tetapi memantau manfaat vaksin yang sudah memiliki izin edar dan telah digunakan di banyak negara,” jelasnya.

Diauddin menegaskan, keberhasilan semua program imunisasi sangat bergantung pada kolaborasi.

“Tenaga kesehatan menyiapkan layanan, pemerintah menyediakan program, tetapi dukungan orang tua dan sekolah itu kunci. Perlindungan anak adalah investasi jangka panjang bagi Kalsel,” ujarnya.

Januari, 7.500 Pelajar di Banjarmasin Bakal Terima Vaksin DBD

Kota Banjarmasin menjadi sorotan dalam upaya penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Meski kasus DBD di Kalimantan Selatan (Kalsel) turun drastis pada 2025, pola sebaran penyakit ini nyaris tak berubah. Banjarmasin dan Kabupaten Banjar tetap berada di posisi teratas.

Pada 2024, Kalsel mencatat 3.236 kasus DBD dengan 16 kematian. Tahun ini, hingga 10 November, jumlahnya turun menjadi 460 kasus dan satu kematian. Namun beban Banjarmasin sebagai wilayah dengan risiko tinggi belum ikut mereda.

Situasi itulah yang membuat kota berjuluk Seribu Sungai ini dipilih menjadi salah satu lokasi uji percontohan vaksin DBD nasional.

Sebanyak 7.500 siswa kelas 3 dan 4 SD akan menerima vaksin mulai Januari 2026. Banjarmasin menjadi satu dari hanya tiga kota yang terlibat dalam program hibah ini, bersama Jakarta dan Palembang. Total vaksin yang dikucurkan mencapai sekitar 30 ribu dosis.

Baca juga: Dugaan Penggelapan Dana Rp 2,6 M di Dinkes Banjarbaru Ditelisik, Pemko Janji Tindak Pejabat Salah

Baca juga: Serapan Anggaran PUPR Banjarmasin Masih 30 Persen, Realisasi Proyek Fisik di Atas 50 Persen

Ketua Tim Dokter Anak Kalsel untuk vaksin dengue, Prof dr Edi Hartoyo mengatakan, program ini penting untuk melihat bagaimana vaksin bekerja di daerah dengan risiko tinggi.

“Beberapa negara ASEAN sudah memulai fase satu. Provinsi tetangga, Kaltim juga sudah menggunakan, tetapi mereka beli mandiri,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, di luar program hibah, vaksin dengue masih tergolong mahal. “Biayanya sekitar Rp 1,2 juta per orang di praktik saya,” ujarnya, dengan nada sedikit berkelakar.

Vaksin diberikan dalam dua tahap. Dosis pertama pada Januari 2026, dan dosis kedua tiga bulan setelahnya.

Efektivitasnya diperkirakan mencapai 80 persen dalam mencegah infeksi dan 85 persen mencegah gejala berar, dengan pemantauan dilakukan hingga tiga tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin menambahkan, tantangan terbesar bukan hanya teknis pelaksanaan, tapi penerimaan masyarakat.

“Setiap program baru selalu butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Tidak ada paksaan dalam vaksinasi ini,” katanya.

Kendati demikian, Diauddin meyakini masyarakat akan antusias dalam program ini. Terlebih, vaksin ini sudah bersertifikasi halal dan mampu menekan risiko penyakit DBD.

“Kami imbau agar selalu memantau informasi resmi. Jangan mudah termakan informasi bohong atau hoaks,” ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/muhammad syaiful riki)