Ultimatum SKPD, Gubernur Kalsel: Serapan Anggaran Rendah, Pimpinan Harus Mundur atau Nonjob

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh pimpinan SKPD terkait rendahnya serapan anggaran tahun berjalan.

Ia memberi sinyal bahwa pimpinan yang gagal melaksanakan anggaran sesuai perencanaan, harus siap mundur atau dinonjobkan.

“Rendahnya serapan belanja tahun ini tidak boleh terulang. Jika pimpinan tidak bisa menggunakan dana sesuai anggaran dan perencanaan, maka harus bersedia mundur atau dinonjobkan,” tegas Muhidin, usai Rapat Koordinasi Progres Realisasi Fisik dan Keuangan 2025 di Ruang Aberani Sulaiman, Jumat (21/11/2025).

Ia juga meminta seluruh SKPD segera menyiapkan rencana percepatan penggunaan anggaran untuk 2026.

Baca juga: Gubernur Muhidin Bantah Tudingan Dana Mengendap, Ada Sanksi untuk Pihak Lalai di Bank Kalsel

Baca juga: Gubernur Muhidin Rombak 11 Pejabat Pemprov Kalsel, Banyak Wajah Baru dari Kabupaten–Kota

Pada Januari 2026, Pemprov Kalsel bahkan akan menerapkan Pakta Integritas bagi seluruh pimpinan SKPD bila serapan rendah kembali terjadi.

Langkah tegas ini, kata Muhidin, menjadi komitmen Pemprov Kalsel untuk memastikan APBD terserap maksimal dan memberi dampak nyata bagi pembangunan serta pelayanan publik.

“Saya mengharapkan pada 2026 nanti tiap SKPD bisa menyiapkan rencana penggunaan belanja ataupun anggaran yang sudah disiapkan. Jika hal ini terulang kembali, serapannya rendah, maka nanti di bulan Januari 2026 kita akan membuat Pakta Integritas,” tegasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)