Jeratan Fee Proyek Kepala Daerah

Saat ketahuan atau tertangkap basah, pelaku langsung ditangkap, tanpa memperbaiki celah yang ada.

Fee proyek umpamanya. Masih itu-itu saja yang jadi temuan KPK dari sejumlah pejabat yang tertangkap.

Upaya digitalisasi atau lelang elektronik, sudah dibuktikan oleh para pelaku, bukan jawaban atas kebobrokan sistem. Mereka dengan mudah menemukan celah untuk memungut fee.

Terakhir, OTT terhadap sejumlah kasus rasuah di daerah patut diapresiasi. Namun tak salah juga bila KPK kembali diingatkan untuk tetap mengejar kasus-kasus besar di negeri ini, seperti kasus Bank BJB, kasus korupsi jalan di Sumatra Utara, atau laporan kasus kereta cepat Woosh.

Buktikan bahwa KPK bertindak sepenuhnya berdasarkan bukti dan perangkat hukum, bukan karena pesanan atau intervensi politik. Dari pengungkapan tanpa padang bulu itulah, publik percaya dengan KPK dan para koruptor berpikir ulang untuk beraksi. (*)