Jangan Alergi Kritik

BANJARMASINPOST.CO.ID- POLEMIK makan bergizi gratis (MBG) hingga kini masih berlanjut. Seolah gerah dengan berbagai kritikan dan sorotan masyarakat terhadap salah satu proyek strategis nasional PSN itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pun menyampaikan bantahan.

Ada tiga isu utama terkait MBG Vs Pendidikan yang dibahasnya. Mulai dari makan bergizi gratis mengganggu program sekolah; sekolah terbengkalai; dan guru-guru honorer tidak diperhatikan.

Seskab mengatakan program strategis pendidikan dari periode sebelumnya masih tetap dijalankan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat yang saat ini berjumlah 166 sekolah, dengan 16.000 sampai 20.000 siswa.

Terkait guru honorer, menurutnya kewenangan ada di bawah pemerintah daerah. Kendati begitu, pemerintah pusat memberi insentif, yang baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp 400.000. Demikian pula tunjangan guru non-ASN diklaim juga naik.

Terkait sekolah terbengkalai disebut sebagai masalah yang telah ada sejak dulu. Namun pemerintah saat ini bertahap melakukan renovasi. Bahkan di 2025 sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Dia juga menyebut program TV digital untuk tiap sekolah sebagai

terobosan. Saat ini sudah ada 280.000 TV digital di 280.000 sekolah.

Meskipun pemerintah mencoba memberi penjelasan, namun fakta bicara lain. Soal kesejahteraan guru honorer misalnya, masih menjadi pekerjaan rumah.

Di Kotabaru, nasib para guru honorer yang digaji dari insentif daerah Pemkab Kotabaru memprihatinkan. Sejak awal tahun hingga pekan pertama Maret 2026, mereka mengaku belum menerima insentif yang biasa sebesar Rp 2.000.000 per bulan. Kondisi ini membuat para guru mulai resah, mengingat saat ini bulan puasa dan mendekati lebaran.

Sementara itu, sejumlah guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Banjar juga mengeluhkan belum cairnya gaji sejak Oktober 2025. Hanya ada insentif dari daerah, yang jumlahnya tidak seberapa. Itu pun cair per semester atau bahkan setahun sekali. Kondisi mengenaskan para pendidik itu tentu menjadi bukti yang kontradiktif dengan penjelasan pemerintah.

Masih banyak hal lain yang bisa dijadikan contoh. Pemerintah seharusnya tidak alergi dengan kritikan yang ada. Sebab hal itu juga sebagai kontrol atas kualitas layanan publik dari pemerintah kepada masyarakat.

Terlebih masalah MBG saat ini pun masih belum beres. Di Banjarbaru, distribusi MBG terhadap SMAN 2 Banjarbaru disetop mulai Senin, 2 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul hasil investigasi yang menemukan adanya ketidaksesuaian pada kemasan MBG, serta adanya pemberitaan yang sempat ramai beberapa waktu lalu.

Di HST, Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banua Jingah, imbas temuan menu tak layak hingga viral di media.

Sebelumnya, BGN juga menutup SPPG Pantai Batung dengan kasus serupa. Masih banyak lagi contoh polemik atau persoalan terkait MBG. Sebagai PSN, tentu pemerintah tidak main-main menjalankan dan mengalokasikan anggaran untuk program ini. Namun, jangan sampai program yang bertujuan baik, malah berdampak buruk pada banyak sektor lain. (*)