Kompak Atasi Stunting

BANJARMASINPOST.CO.ID- ANGKA stunting di Kalimantan Selatan (Kalsel) terus diklaim menurun. Kendati begitu, kasusnya masih saja ditemukan di Banua. Bahkan saat ini masih ada sekitar 144 ribu keluarga masuk kategori berisiko stunting.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka stunting di Kalsel sebesar 24,7 persen. Kemudian pada 2024 turun menjadi 22,9 persen. Ada penurunan sekitar 1,8 persen.

Sementara itu di 2025 belum ada data resmi. Namun berdasarkan data rutin yang dihimpun melalui sistem pelaporan kabupaten/kota berbasis web oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel, angka stunting Kalsel pada 2025 tercatat sebesar 9,97 persen.

Menurut penjelasan Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI dalam situs resminya, stunting adalah masalah kurang gizi kronis. Dapat terjadi sejak saat janin masih dalam kandungan, dan baru tampak saat anak berusia dua tahun.

Kondisi ini mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan anak, serta menurunkan produktivitas saat dewasa.

Penyebabnya cukup banyak, antara lain faktor asupan gizi ibu dan anak, status kesehatan balita, ketahanan pangan, lingkungan sosial dan kesehatan, lingkungan permukiman, kemiskinan, dan lain-lain (UNICEF, 2013; WHO, 2013).

Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah menetapkan pencegahan stunting sebagai program prioritas nasional, dengan menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024. Angka stunting nasional ditargetkan turun 14 persen di tahun 2024.

Prevalensi stunting nasional berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencapai 19,8 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dari 21,5 persen pada 2023, namun belum mencapai target ditetapkan, 14 persen.

Perjuangan memerangi stunting belum berakhir. Perlu kerja sama berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat termasuk para kader posyandu yang menjadi ujung tombak. Apalagi di saat upaya menekan stunting berjalan, anggaran pendukung dari pemerintah malah menurun akibat adanya efisiensi secara nasional.

Dalam keluarga misalnya, harus ada kesadaran untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak. Tidak perlu mahal. Bahkan mungkin bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk mencukupinya dengan menanam sayur, beternak ayam, atau memancing ikan di sungai.

Antartetangga pun harus saling peduli. Jika ada warga yang berkekurangan, maka tetangga yang berlebihan bisa membantu, atau melaporkan kepada petugas desa untuk mendapatkan bantuan.

Fokus utama program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) kini memang ditekankan pada penghematan kegiatan non-fisik, namun dioptimalkan pada penguatan peran posyandu, dan intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Masalah penyebab stunting memang tidak hanya soal kurang gizi. Tapi jika faktor penyebab ini tidak diatasi, dampaknya bakal luar biasa terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Masyarakat harus kompak dan saling membantu. (*)