Ketika Program Makan Bergizi Gratis Diuji oleh Transparansi

Oleh: Muhammad Suriani Shiddiq
Konsultan, Peneliti, Jurnalis, dan Dosen Komunikasi dan Desain Universitas Pamulang

BANJARMASINPOST.CO.ID- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial terbesar yang dijalankan pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. Di balik tujuan mulianya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, program ini juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik.

Ketika persoalan tata kelola mulai menjadi sorotan, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan program tersebut.

Tantangan menjaga kepercayaan publik sesungguhnya bukan persoalan baru dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Sebuah pepatah lama bahkan mengingatkan bahwa: “Trust arrives on foot and leaves on horseback.”. (Dutch Proverb)

Kepercayaan membutuhkan waktu lama untuk dibangun, tetapi dapat hilang dalam waktu singkat. Pepatah Belanda tersebut terasa relevan untuk membaca dinamika yang kini mengiringi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah yang sejak awal diproyeksikan sebagai investasi besar bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ketika pemerintah meluncurkan MBG, publik melihatnya sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Program ini tidak hanya berbicara tentang penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga tentang upaya jangka panjang menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat daya saing bangsa.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik mulai bergeser. Bukan lagi pada tujuan besar yang hendak dicapai, melainkan pada berbagai persoalan tata kelola yang mengemuka di sekitar pelaksanaannya.

Ketika muncul dugaan penyimpangan dan proses hukum mulai berjalan, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya reputasi lembaga pelaksana, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program itu sendiri.

Dari perspektif komunikasi publik, persoalan yang muncul di lingkungan Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa krisis kepercayaan sering kali berkembang lebih cepat daripada klarifikasi institusi.

Penetapan Kepala Badan Gizi Nasional dan dua wakilnya sebagai tersangka, menunjukkan betapa cepatnya fokus perhatian publik dapat berubah.

Jika sebelumnya perbincangan lebih banyak tertuju pada manfaat Program Makan Bergizi Gratis bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia, kini ruang publik justru dipenuhi pertanyaan mengenai integritas tata kelola lembaga yang menjalankannya.

Pergeseran perhatian publik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirancang, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap institusi yang melaksanakannya.

Pentingnya Integritas

Dalam kajian kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh integritas institusi yang menjalankannya.

Program yang dirancang dengan baik sekalipun dapat kehilangan legitimasi apabila pelaksanaannya tidak didukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.