Ketika Program Makan Bergizi Gratis Diuji oleh Transparansi

Oleh: Muhammad Suriani Shiddiq
Konsultan, Peneliti, Jurnalis, dan Dosen Komunikasi dan Desain Universitas Pamulang

BANJARMASINPOST.CO.ID- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial terbesar yang dijalankan pemerintah dalam beberapa dekade terakhir. Di balik tujuan mulianya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, program ini juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan publik.

Ketika persoalan tata kelola mulai menjadi sorotan, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan program tersebut.

Tantangan menjaga kepercayaan publik sesungguhnya bukan persoalan baru dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Sebuah pepatah lama bahkan mengingatkan bahwa: “Trust arrives on foot and leaves on horseback.”. (Dutch Proverb)

Kepercayaan membutuhkan waktu lama untuk dibangun, tetapi dapat hilang dalam waktu singkat. Pepatah Belanda tersebut terasa relevan untuk membaca dinamika yang kini mengiringi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah yang sejak awal diproyeksikan sebagai investasi besar bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Ketika pemerintah meluncurkan MBG, publik melihatnya sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Program ini tidak hanya berbicara tentang penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga tentang upaya jangka panjang menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat daya saing bangsa.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik mulai bergeser. Bukan lagi pada tujuan besar yang hendak dicapai, melainkan pada berbagai persoalan tata kelola yang mengemuka di sekitar pelaksanaannya.

Ketika muncul dugaan penyimpangan dan proses hukum mulai berjalan, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya reputasi lembaga pelaksana, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program itu sendiri.

Dari perspektif komunikasi publik, persoalan yang muncul di lingkungan Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa krisis kepercayaan sering kali berkembang lebih cepat daripada klarifikasi institusi.

Penetapan Kepala Badan Gizi Nasional dan dua wakilnya sebagai tersangka, menunjukkan betapa cepatnya fokus perhatian publik dapat berubah.

Jika sebelumnya perbincangan lebih banyak tertuju pada manfaat Program Makan Bergizi Gratis bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia, kini ruang publik justru dipenuhi pertanyaan mengenai integritas tata kelola lembaga yang menjalankannya.

Pergeseran perhatian publik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirancang, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap institusi yang melaksanakannya.

Pentingnya Integritas

Dalam kajian kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain kebijakan, tetapi juga oleh integritas institusi yang menjalankannya.

Program yang dirancang dengan baik sekalipun dapat kehilangan legitimasi apabila pelaksanaannya tidak didukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Badan Gizi Nasional dibentuk untuk memastikan MBG berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Namun legitimasi BGN tidak hanya berasal dari dasar hukum pembentukannya, melainkan juga dari tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Mark Bovens dalam artikelnya Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan antara pengelola kewenangan publik dan masyarakat yang memberikan mandat kepadanya.

“Accountability is a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an obligation to explain and justify his or her conduct” (Bovens, 2007, p. 450).

Dalam konteks MBG, prinsip tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan program.

Pemerintah juga berkewajiban menjelaskan, membuka, dan mempertanggungjawabkan seluruh proses yang berkaitan dengan pengelolaan program kepada masyarakat.

Persepsi Lebih Cepat dari Fakta

Salah satu karakter utama era digital adalah kecepatan pembentukan opini publik. Informasi yang belum sepenuhnya terverifikasi dapat menyebar luas hanya dalam hitungan jam.

Dalam situasi seperti itu, institusi publik sering kali menghadapi tantangan yang lebih kompleks daripada sekadar menyelesaikan persoalan administratif atau hukum.

Persoalan yang muncul di lingkungan BGN menunjukkan bagaimana persepsi publik dapat berkembang jauh lebih cepat dibanding proses klarifikasi institusi.

Fenomena ini menjelaskan mengapa komunikasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola program pemerintah.

James E. Grunig dan Todd Hunt melalui model Two-Way Symmetrical Communication dalam buku Managing Public Relations (1984) menegaskan bahwa komunikasi yang efektif tidak dibangun melalui penyampaian informasi secara sepihak, melainkan melalui dialog yang memungkinkan organisasi dan publik saling memengaruhi.

Dalam konteks MBG, masyarakat tidak hanya membutuhkan klarifikasi mengenai apa yang terjadi. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa sistem pengawasan bekerja, bahwa mekanisme evaluasi berjalan, dan bahwa negara memiliki kemampuan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

Transparansi Pelindung Program

Sering kali kritik dan pertanyaan publik dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan program pemerintah. Padahal dalam banyak kasus, transparansi justru menjadi pelindung paling efektif bagi sebuah program publik.

Semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan akan keterbukaan.

Keterbukaan seperti ini penting untuk membedakan antara persoalan yang melibatkan individu tertentu dengan tujuan besar yang ingin dicapai program.

Dalam bukunya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995), Francis Fukuyama menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang memungkinkan institusi bekerja secara efektif.

Tanpa kepercayaan, bahkan program yang dirancang dengan baik akan menghadapi resistensi. Dalam konteks MBG, kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sama pentingnya dengan anggaran dan infrastruktur program itu sendiri.

Program MBG lahir dari tujuan yang besar dan strategis bagi masa depan Indonesia. Perlu tanggung jawab yang besar pula. Karena itu ketika muncul persoalan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara memastikan transparansi, memperkuat pengawasan, serta menjaga kepercayaan publik.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap.

Keberhasilannya juga akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi utama setiap kebijakan publik. (*)