Ketua Banggar DPR RI Bantah Menkeu, Pemda Tak Punya Dana untuk Disimpan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketua Banggar DPR Said Abdullah membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran pemerintah daerah (pemda) tidak habis. “Saya 13 tahun di Badan Anggaran. Setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” ujar Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

“Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank, itu kan bagian dari proses, program-program yang masih, yang sudah, sedang dan akan dijalankan. Pasti habis anggarannya. Tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” sambungnya.

Sebaliknya, Said menjelaskan, pemda justru minus anggaran. Dengan kondisi minus, kata dia, maka mustahil pemerintah daerah menyimpan anggaran.

Pada Senin (3/11) saat rapat dengan DPD di Gedung DPR, Senayan, Purbaya meminta maaf kepada kementerian dan pemda karena telah memangkas anggaran. Namun, Purbaya berpesan kepada mereka untuk bekerja dengan benar. Menurutnya, anggaran yang diberikan pemerintah pusat harus dihabiskan.

“Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada,” ujar Purbaya.

Purbaya menyampaikan, ketika safari dari satu kementerian ke kementerian lain, dirinya dianggap mengintervensi kebijakan. Purbaya mengeklaim hal itu dilakukan untuk mendorong mereka memanfaatkan anggaran. “Kayaknya sudah pada sebel sama saya,” sambungnya.

Tidak hanya di kementerian, Purbaya turut melihat ada dana mengendap di daerah. Maka dari itu, Purbaya juga mendorong daerah untuk membelanjakan uang mereka.

“Habis saya lihat, daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah. Saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan. Sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Menkeu Purbaya sebelumnya memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD). Dia kemudian membongkar banyak dana pembangunan disimpan pemda di bank.

Dalam rapat pengendalian inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10), Purbaya menyampaikan data Bank Indonesia. Data memperlihatkan Pemko Banjarbaru menjadi salah satu dari 15 pemda yang menyimpan banyak dana pembangunan di bank.

Berdasarkan data yang ditampilkan Menkeu Purbaya, Pemko Banjarbaru memiliki simpanan Rp 5,1 triliun. Pemko Banjarbaru berada di urutan ketiga setelah Pemprov DKI Jakarta di urutan pertama dengan Rp 14,6 triliun dan Pemprov Jawa Timur di peringkat dua dengan Rp 6,8 triliun.

Data juga memperlihat Pemkab Tanahbumbu memiliki simpanan Rp 2,1 triliun dan berada di urutan 12 besar. Sementara di peringkat 15 tampak Pemkab Balangan dengan simpanan Rp 1,8 triliun.

Namun belakangan Bank Kalsel menyatakan salah memasukkan data laporan kepada Bank Indonesia. Dana Pemprov Kalsel ter-input ke rekening Pemko Banjarbaru. (kompas)