'Jaksa' Berpistol Bawa 19 Pelor, Bantu Urus Perkara Minta Biaya Rp 310 Juta, Uang buat Cicil Rumah

Namun, dia tidak memiliki kewenangan apa pun. 

"Dia tidak disampaikan untuk mengurus perkara apa, dia hanya menipu saja dan bilang bahwa ini untuk mengurus perkara, dia mengaku bisa mengurus perkara," jelas Apreza.

Setelah berhasil membujuk korban, sebagian uang langsung dikirim ke rekening TRM, sedangkan sisanya dipakai untuk membayar uang muka pembelian rumah. 

"Kemarin beliau DP rumah tiga juta Rupiah kalau saya tidak salah yang dipergunakan, kemudian beberapa juta Rupiah lagi digunakan untuk kepentingan pribadi," kata dia. 

Hingga saat ini, pihak Kejari masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. 

Pelaku TRM telah diserahkan ke Kejari Tangerang Selatan untuk diproses sesuai hukum.

“Yang bersangkutan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk kemudian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Apreza. 

Dia menambahkan, Kejari Tangsel membuka ruang bagi publik yang merasa pernah ditipu oleh pelaku untuk melapor. 

Beda Jaksa Asli dan Gadungan

Sebelumnya, kasus serupa terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi, Aditiya Sulaeman menuturkan, karena stigma masyarakat mengenai jaksa adalah 'penuntut' maka banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk menyamar sebagai 'jaksa' guna menipu dengan cara memintai uang kepada masyarakat.

Dia menjelaskan, masyarakat bisa mengenali perbedaan jaksa asli dan jaksa gadungan melalui seragam hingga gaya bicara.

"Masyarakat bisa melihat perbedaan yang sangat jelas antara jaksa asli dan jaksa gadungan di antaranya seragam yang digunakan, cara bicara, surat perintah tugas dan hal lainnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat," papar Aditiya.

"Seragam jaksa gadungan biasanya sangat berbeda dengan jaksa asli karena kalau jaksa asli itu memiliki tanda kewenangan jaksa di seragamnya," jelasnya.

Menurut dia, ada banyak modus yang dilakukan oleh jaksa gadungan untuk menipu para korban.

Di antaranya seolah-olah membantu keluarga korban yang memiliki masalah di kejaksaan atau mempermudah regulasi mengenai tindakan pidana/perdata dan lain-lain.

(Kompas.com/TribunJabar.id)