Ketua Umum PBNU Didesak Mundur, PWNU Kalsel Pilih Absen Rakor

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan memilih tidak menghadiri rapat koordinasi yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Surabaya, Sabtu (22/11/2025) malam.

Rapat berlangsung di tengah menguatnya desakan agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatan.

Undangan rapat diteken Wakil Ketua Umum Amin Said Husni. Namun sejumlah PWNU dari berbagai daerah absen, termasuk PWNU Kalsel.

Ketua Tanfidziyah PWNU Kalsel Muhammad Tambrin membenarkan dirinya tidak menghadiri rapat tersebut. “Saya tidak hadir. Posisi lagi di Banjarmasin,” ujarnya, Sabtu malam.

Tambrin tidak memerinci alasan ketidakhadiran PWNU Kalsel. Namun ia menegaskan pihaknya akan tunduk pada keputusan Rais Aam terkait dinamika yang sedang berlangsung.

“Kami samina wa athona. Prinsipnya, kami di PWNU Kalsel patuh pada keputusan Rais Aam,” ujar Tambrin, yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel.

Baca juga: Hilang 8 Bulan, Bocah 6 Tahun Ditemukan Jadi Kerangka, Dugaan Korban Penculikan Mencuat

Di Kalsel, dorongan agar Yahya mundur lebih dulu disuarakan Katib Syuriyah PBNU yang juga tokoh NU Kalsel, KH Syarbani Haira. Ia menilai langkah tegas diperlukan untuk menjaga marwah organisasi setelah kontroversi kehadiran akademisi Amerika Serikat, Peter Berkowitz, yang dikenal pro-zionis.

“Saya berdiskusi dengan beberapa kiai, mantan rais syuriyah PWNU Kalsel, dan tokoh NU di daerah ini. Kesimpulannya, Gus Yahya sebaiknya legowo mengundurkan diri,” ujar Syarbani di Banjarmasin, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, banyak tokoh NU di Kalsel resah karena NU selama ini konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Kehadiran narasumber pro-zionis dinilai bertentangan dengan prinsip NU.

Kontroversi bermula ketika Berkowitz menjadi pemateri dalam enam sesi perkuliahan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) PBNU. Sepekan kemudian, ia juga diundang sebagai pembicara dalam orientasi akademik pascasarjana Universitas Indonesia, tempat Yahya memimpin Majelis Wali Amanah (MWA).

Demonstrasi mahasiswa pecah di Kampus UI Depok, Senin (25/8/2025), mengecam kehadiran Berkowitz karena dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan sikap Indonesia mengenai Palestina.

Rapat Harian Syuriyah PBNU kemudian mengeluarkan risalah rapat yang meminta Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak keputusan itu diterbitkan, Kamis (20/11/2025). Risalah tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

Syuriah PBNU menilai kegiatan AKN yang menghadirkan narasumber pro-zionis melanggar peraturan organisasi dan mencemarkan nama baik PBNU. Jika Gus Yahya tidak mundur sesuai batas waktu, Syuriah PBNU menyatakan siap memberhentikannya dari kursi ketua umum.

Katib Aam Syuriah PBNU 2010-2015, Malik Madaniy, menilai masalah ini buntut dari Muktamar 2015. Dia mendorong muktamar selanjutnya segera digelar.

"Diakui atau tidak, situasi PBNU yang kisruh sekarang ini adalah buntut dari drama kolosal Muktamar Alun-alun Jombang tahun 2015. Di antara tokoh pemain lapangannya yang utama pada waktu itu adalah orang yang sekarang menjadi Ketum dan Sekjen PBNU (Saifullah Yusuf)," kata Malik kepada wartawan, Minggu.

"Rupanya persekutuan keduanya tidak ikhlas untuk membesarkan NU. Perjalanan waktu membuktikan hal itu," lanjutnya.

Dia juga menyoroti beberapa masalahnya. Salah satunya terkait kepentingan pribadi yang memicu perpecahan.

"Beberapa masalah yang menjadi kepentingan pribadi dan kelompok telah menyebabkan keduanya pecah kongsi. Akibatnya, tata kelola organisasi lumpuh. Contoh, surat keputusan pengesahan pengurus wilayah dan cabang terbengkalai dan tidak kunjung diterbitkan," ujarnya.

Menurut dia, upaya yang dilakukan Rais Aam untuk meminta mundur Ketum PBNU tidak mendinginkan situasi. Sebab, hal ini dinilai memperparah konflik.

"Turun tangannya Rais Aam dengan dalih membersihkan PBNU dari pengaruh Zionis internasional tidak mendinginkan situasi, bahkan semakin memperparah konflik, karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengindahkan tata aturan organisasi yang benar," jelasnya.

Dia mendorong agar muktamar segera dilaksanakan. Namun ia menyarankan pihak yang berkonflik tak mencalonkan diri. "Muktamar harus segera dilaksanakan dengan catatan ketiganya tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan karena mereka telah gagal menakhodai NU dengan benar, bahkan nyaris membawa NU ke jurang perpecahan," katanya. (tribunnews)