Getaran Jokowi

Oleh: Pramono BS

SUKA tidak suka warga Indonesia kini memiliki presiden dan wakil presiden (wapres) baru, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Kamis (21/8), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU dituduh berlaku curang untuk memenangkan Jokowi-JK. Keputusan MK tidak bisa diganggu gugat karena bersifat final dan mengikat.

Tidak ada sujud syukur (yang terpantau oleh  kamera televisi), tidak ada eforia berlebihan bahkan kader PDIP dilarang datang ke MK selama sidang berlangsung.

Sebaliknya di kubu Prabowo, kehebohan sudah terjadi sejak MK memulai sidang. Tiap hari tim sukses mengerahkan ribuan orang  untuk mengepung gedung MK. Kamis kemarin lebih heboh lagi, dengan segala cara mereka berusaha menerobos barikade untuk masuk ke kompleks gedung. Lewat orasi-orasinya mereka memaksa MK memenangkan pasangan Prabowo-Hatta.

Kini semua sudah berakhir, tapi tampaknya kubu Prabowo belum akan mengakhiri perjuangannya. Ia akan melanjutkan gugatannya lewat Pansus Khusus DPR dan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Mudah-mudahan ini bukan karena ‘kipas-kipas’ orang dekatnya. Maklum anggota koalisinya banyak yang bermasalah dan perlu cari selamat.

Masyarakat berharap, selesainya sidang MK ini menandai pula selesainya ingar bingar pemilu, mulai dari masa kampanye pemilu legislatif sampai pemilu presiden (pilpres). Rakyat sudah lelah, ingin segera menikmati kenyamanan hidup.

Jokowi memahami keinginan itu. Ia memilih kembali bekerja. Sebagai gubernur ia kembali blusukan seperti biasa, sebagai pemenang pilpres ia mempersiapkan diri dengan membentuk tim transisi, meminta masukan rakyat untuk membentuk kabinet, semua transparan. Warga melamar menjadi menteri pun diperbolehkan.

Lantas apa yang akan dilakukan pascapelantikan? Yang pasti kerja dan kerja yang jadi motonya selama ini. Jokowi juga ingin kabinetnya diisi oleh orang yang mau kerja, bukan pengurus parpol. Kader parpol boleh menjadi menteri asal profesional.

Ia mengambil pengalaman kabinet reformasi jilid II yang diisi hampir semua parpol koalisi tapi ujung-ujungnya justru jadi beban, bahkan partai koalisi di DPR ada yang selalu mengganjal pemerintah.

Koalisi Merah Putih yang menguasai lebih 50 persen kursi DPR juga tidak menyurutkan nyali Jokowi. Di Jakarta, pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  hanya didukung 11 persen kursi DPRD (PDIP dan Gerindra) tapi bisa koalisi partai lain tidak berkutik. Jokowi selalu mengatakan senjatanya cuma satu: kejujuran.

Kalau Koalisi Merah Putih berniat tulus, menjadi penyeimbang atau oposisi yang baik, tentu harus dihargai. Tapi kalau sekadar mau menjegal, Jokowi sudah tahu jurus menghadapinya. Jadi, biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.

***

Kemenangan Jokowi diklaim sebagai kemenangan rakyat.  Ii bukan kiasan tapi dalam arti sesungguhnya. Rakyat ingin pemimpin yang amanah, merakyat dan jujur. Ini sudah dibuktikan saat dia menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta.