Jungkir Balik

Oleh: Pramono BS

PADA suatu rapat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membuat peserta yang terdiri atas dirjen dan staf tercengang.

Sang menteri tidak habis pikir dengan produksi ikan laut yang sangat rendah. Sebagai contoh pendapatan dari kapal-kapal berbobot 30 gross ton di seluruh Indonesia hanya Rp 300 miliar setahun padahal jumlah kapalnya sekitar 5.000-an.

Artinya tiap kapal hanya menghasilkan Rp 60 juta setahun. Mereka memakai BBM bersubsidi antara 1,5 sampai 2 ton/kapal/hari.Ini tidak masuk akal. Ditjen Perikanan Tangkap ditarget pendapatan dari kapal sejenis itu Rp 6 triliun/tahun. Luar biasa.

Masih cerita menteri perempuan yang sangat koboi ini. Suatu saat dia pergi ke supermarket di Eropa, di sana dia mendapati ikan jenis black tiger dijual dengan menyebut asal negara, yaitu Malaysia dengan kode zona wilayah 57.

“Zone 57 itu ada di Samudera Hindia, bagaimana mungkin itu wilayahnya Malaysia? Ikan itu harganya mahal, ada di wilayah Indonesia tapi diakui Malaysia,” kata menteri yang ahli navigasi koordinat kewilayahan ini.

Cerita yang lain, dia baru saja lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa izin investasi usaha perikanan di Indonesia sangat mahal, bisa habis 40 persen dari biaya. Di Malaysia hanya 3 persen dan cepat. Akibatnya calon investor pilih mencuri dari pada urus izin.

Itulah sepenggal cerita sepak terjang Susi Pujiastuti yang ‘memorakporandakan’ kultur di kementerian tersebut yang sudah berjalan sejak lama.

Menteri yang lain juga langsung sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang ke pasar, ada yang sampai panjat pagar untuk menengok perempan-perempuan calon TKI di tempat penampungan yang tidak memadai, dan pula yang menyelesaikan relokasi pengungsi Gunung Sinabung bersama TNI di Sumut. Pendeknya menteri-menteri harus jungkir balik mengikuti irama kerja presidennya.

Jokowi juga baru saja menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai janjinya waktu kampanye. Dia juga mengadakan kunjungan kerja ke beberapa provinsi di Sulawesi. Supercepat. Dari yang semula lamban, lambat dan langsam, kini serbacepat, tepat dan semoga saja akurat.

Ganti pemimpin ganti langgam. Untuk meninjau korban Sinabung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunggu hampir setahun sejak meletus. Jokowi tidak sampai dua minggu setelah dilantik sudah blusukan ke sana.

Tampaknya Jokowi mau menerapkan cara-cara sewaktu menjabat  Gubernur DKI. Tanah Abang, Waduk Pluit, Trans Jakarta, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar, semua cepat ditangani.

Waktu dia jadi gubernur, pendukungnya di DPRD hanya PDIP dan Partai Gerindra yang total suaranya cuma 11 persen. Sekarang pun situasi politik kurang mendukung, pendukung Jokowi dan Jusuf Kalla  di DPR tidak mayoritas.

DPR dikuasai lawan politik, Koalisi Merah Putih (KMP), yang sepak terjangnya sudah diketahui secara luas. Tapi Jokowi jalan terus, DPR nya terus bertengkar.

***