Kutukan

Oleh: Pramono BS

TAK dikira Partai Golkar yang sejak kelahirannya sudah diposisikan  sebagai ‘putra mahkota’, tidak pernah bersusah-susah, hidup makmur, dekat penguasa, kini terbelah.

Di satu sisi ada Ketua Umum Aburizal Bakrie dan sisi lain ada Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang menyebut diri sebagai Tim Penyelamat Partai Golkar.

Mereka berseberangan, sama-sama akan menyelenggarakan Munas, dan sama-sama mengaku sebagai pimpinan Golkar yang sah. Aburizal akan mengadakan munas hari ini (30/11/2014) sementara kelompok Agung pada Januari 2015.

Lahirnya Golkar tandingan seolah melengkapi kegaduhan politik di negeri ini. Sebelumnya lahir DPR tandingan yang disponsori Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sebuah pengelompokan politik yang terdiri atas PDIP, NasDem, Hanura, PKB dan terakhir PPP tapi masih setengah hati.

DPR tandingan ini untuk melawan hegemoni Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat. Berdasar UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang dibuat setelah mengetahui hasil pemilu, KMP menguasai pimpinan dan alat kelengkapan DPR.

Rupanya sapu bersih ini membuat KIH meradang, maka mereka bersepakat membuat DPR tandingan. Kini di atas kertas “tandingan” DPR sudah tidak ada, KIH dan KMP sudah lebur, kursi-kursi sudah dibagi, tapi kepentingan tetap menjadi batu sandungan.

KMP tetap menjadi koalisi yang tidak akan membiarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melenggang, tetap dicari kelemahannya. Misalnya mereka akan melakukan hak interpelasi sehubungan dengan kenaikan harga BBM. Golkar adalah motor penggeraknya.

Masa jabatan Ical --sebutan Aburizal Bakrie-- sebenarnya sudah habis pada Oktober lalu, tapi Munas baru akan digelar pada April 2015, jadi melebihi batas waktu.

Pengurus Golkar yang berseberangan dengan Ical minta Munas diadakan Oktober, kubu Ical ngotot April. Tapi entah karena kepentingan apa tiba-tiba kubu Ical mempercepat Munas menjadi 30 November-3 Desember 2014 sehingga Agung kalang kabut. Usul agar Munas diadakan Januari 2015 ditolak Ical yang akan mencalonkan diri lagi. Akhirnya muncullah tandingan.

Sejak kemunculannya di dunia politik, Golkar memang penuh  rekayasa. Presiden Soeharto telah mengeksploitasi Golkar habis-habisan sebagai kendaraan politik. Untuk memberikan kesan Golkar sebagai yang terbaik, dua parpol yang lain yakni PPP dan PDI (belum ada PDIP) internalnya diadu domba terus menerus.

Pengurus kedua partai ini tak pernah berhenti berkonflik, sampai beberapa kali muncul PDI dan PPP tandingan. PDI dan PPP adalah hasil fusi dari 10 partai yang ada waktu itu, yang tak lain rekayasa penguasa juga.

***

Saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, Jusuf Kalla masuk kabinet, jadi Golkar tak terlalu jauh dari pemerintah. Waktu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  Kalla juga yang menjabat wapres. Pada periode berikutnya Golkarmasuk koalisi besar pendukung pemerintah bersama partai lain kecuali PDIP.

Sekarang Golkar benar-benar di luar pemerintah. Menjadi oposisi tidak berpengalaman, mendekat ke pemerintah malu hati. Ini pulalah yang menurut Ketua Mahkamah Partai, Muladi, menjadikan Golkar berperilaku seperti sekarang. Baru kali pertama  dalam sejarah Golkar, kalau jadi, ketua umum sampai dua kali.