Ironi Kuala Baru dan Pesta APBA

SEBUAH fenomena yang menggelitik di era yang katanya serba komputerized muncul dari Kabupaten Aceh Singkil. Lazimnya kendaraan dinas operasional para camat adalah mobil roda empat, maka tiga orang camat di kawasan itu dilengkapi kendaran dinas berupa speedboat (perahu bermesin tempel). Mereka adalah Camat Kuala Baru, Pulau Banyak, dan Pulau Banyak Barat.

Salahkah mereka dengan kendaraan operasional model itu? Jelas tidak! Karena medan tugas mereka yang memang harus memakai kendaraan jenis tersebut. Khususnya Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Justru kalau kedua camat itu diberi kendaraan mobil, maka sangat berkemungkinan diselewengkan. Karena medan tugas mereka memang nyaris tidak memiliki badan jalan yang layak dilalui mobil. Karena Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat yang berada nun di tengah lautan. Malah kalau kendaraan roda empat diberikan, justru sangat jarang terpakai dan bisa jadi pajangan di rumah camat saja. Artinya, mau jalan ke mana naik mobil di pulau seukuran Pulau Balai, ibu kota Pulau Banyak, atau Pulau Haloban, ibu kota Pulau Banyak Barat.

Namun akan terasa lain jika dikaitkan dengan Camat Kuala Baru. Dengan kondisi riil Kuala Baru saat ini, juga sangat tidak salah jika sang camat diberi speed boat. Karena kepala wilayah kecamatan itu mendatangi desa desa dalam wilayahnya yang membentang di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

Masalahnya, jika pun diberi kendaraan dinas berupa mobil, nyaris tak ada badan jalan yang menjadi akses penghubung ke pusat kabupaten. Kita tiba-tiba teringat kepada kondisi Beutong Ateuh Aceh Barat yang pada dekade 90-an terkurung di tengah hutan belantara perbatasan di bibir garis batas Aceh Barat-Aceh Tengah.

Saat itu seorang guru di Beutong Ateuh turun berjalan kaki 24 jam ke Beutong Bawah untuk mengambil gaji bulanan. Harga semen satu sak di Beutong Ateuh kala itu Rp 800.000. Isolasi itu terbuka ketika jalur lintas tengah atau jalur sirip ikan kala Syamsuddin Mahmud memimpin Aceh direalisasikan. Beutong Ateuh terbuka dari isolasi, seiring hilangnya stigma lumbung ganja terbesar pada kawasan yang pernah diklaim sebagai ‘segitiga emas’ Aceh itu.

Jika Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat punya bentang areal jalan sangat minim, terlebih jika dikaitkan dengan potensi kependudukan, maka Kecamatan Kuala Baru memiliki potensi bentang jalan yang sangat mungkin direalisasikan.

Mengingat potensi kependudukan serta keekonomian kawasan setempat. Kuala Baru terhitung sebagai kawasan penghasil ikan, namun demikian juga punya potensi ekonomi di sektor pertanian. Keberadaan ruas jalan secara langsung akan memberdayakan warga setempat secara ekonomi.
    Warga Kuala Baru sudah belasan tahun menggantung harapan akan sebuah jalan yang menusuk ke permukiman. Mereka ingin beringsut dari era perahu ke era modern berupa ‘kuda jepang’. Bupati sudah ganti empat kali, namun jalan poros pembuka keterisoliran Kuala Baru, termasuk Aceh Singkil secara umum dengan daerah lain di Aceh, belum juga selesai. Keseriusan membangun jalan pun masih jauh dari harapan.

Jika kita berharap pada APBK Aceh Singkil, jelas itu sama dengan menggantang asap. Warga disana berharap dana APBA atau APBN menyentuh kawasan mereka. Masyarakat Kuala Baru hanya berharap ada jalan tembus ke kawasan mereka, walau itu direalisasikan dengan sedikit mengurangi formasi Dana Hibah yang ditengarai banyak hanyut dan menguap tanpa bekas.

Catat, tahun 2015 dana APBA diperkirakan mencapai Rp 26 triliun. Hanya secuil dana itu yang ‘terkelupas’ ketika jalan pembuka keterisoliran Kuala Baru direalisasikan. Kita tak tahu apakah tahun ini paket jalan itu ada diusulkan, atau jangan jangan pejabat Singkil ‘tidur’ dalam mengusulkan mimpi indah warga Kecamatan Kuala Baru itu.

Kita tak menginginkan jika bentuk perimbangan perhatian yang timpang itu justru makin menyuburkan isu pemekaran di Aceh. Warga Kuala Baru adalah warga Aceh yang sama haknya dengan orang orang yang ada di jantung ibukota provinsi, di lintas timur yang beraspal hotmix, atau di kawasan lain yang bergelimang perhatian. (*)