Lulung

Oleh: Pramono BS

SEORANG netizen (pengguna internet) membuat kreasi yang cukup unik. Dia membuat gantungan kunci bergambar mirip H Lulung atau Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Pesannya, kalau bertemu preman tunjukkan gantungan kunci itu, bertemu tukang palak tunjukkan pula gantungan kunci itu, begitu pun kalau parkir, tunjukkan gantungan kunci itu, dijamin gratis. Gantungan kunci itu dijual seharga Rp 150 ribuan.

Orang hanya bisa tersenyum dan tidak perlu berpikir lebih jauh apa maksudnya. Itu hanya kreativitas untuk memanfaatkan momentum guna mendapatkan uang.

Mungkin karena nama Lulung sekarang lagi meroket karena perlawanannya terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Keduanya memang sudah lama bersilang pendapat, sejak Ahok jadi wakil gubernur.

Kini tokoh Tanah Abang itu marah karena Ahok menolak RAPBD bahasan DPRD. Ahok beralasan bahasan DPRD itu sudah disusupi kepentingan lain, misalnya dengan mengubah usulan proyek yang tidak relevan. Biayanya juga mahal, seperti pembelian alat penyimpan daya listrik (UPS) di sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Proyek misterius seperti ini menggeser yang lain sehingga mengubah angka RAPBD 2015 yang jumlahnya Rp 73 triliun lebih. Nilai proyek misterius Rp 12,1 triliun dan Ahok menyebut ini sebagai dana siluman. Yang berhak mengusulkan proyek itu eksekutif lewat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), bukan DPRD.

Apakah DPRD atau SKPD yang mengubah atau mereka bekerja sama, belum jelas benar. RAPBD yang seharusnya sudah disahkan pada Desember 2014 lalu, sampai kini belum siap sehingga kegiatan Pemprov DKI terancam tidak berjalan.

DPRD yang kesal dengan Ahok mengajukan hak angket yang muaranya bisa ke pemecatan Ahok. Sebaliknya Ahok membawa masalah ini ke KPK. Lulung dan beberapa anggota DPRD ganti melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri.

Memang ramai, siapa yang benar dan siapa salah masih teka teki. Ahok kalau ngomong memang sering serampangan, tidak melihat waktu, tempat dan lawan bicara. Tapi khusus untuk masalah dana siluman ini dia menyampaikannya secara benar dan tepat pada sasaran. Dia mengatakan ingin mencegah korupsi.

Karena sikap Ahok pula, masyarakat makin tahu bahwa kasus seperti itu bukan hanya terjadi di Jakarta. APBD daerah lain juga sangat mungkin bernuansa sama, bahkan mungkin sudah lama ada kerja sama antara eksekutif dan legislatif.

Di DKI pun tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi tapi selamat. Kini kasus 2014 sudah ditangani Polri. Kalau Jakarta yang menjadi ibu kota saja bisa kecolongan, apalagi daerah yang jauh dari ‘pusat’.

***

Kalau toh ada yang harus disayangkan mengapa kasus itu baru terbongkar sekarang, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lemah. Seandainya dulu-dulu, mungkin KPK sudah berkeliling ke daerah-daerah mencokok ‘kakap-kakapnya’.

Pelemahan KPK telah mengharu biru negeri ini, dari ditetapkannya ketua dan Wakil Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjajanto sebagai tersangka sampai kriminalisasi terhadap pendukung KPK. Komnas HAM pun disomasi karena dianggap merugikan Polri.