Lelucon Politik
PADA pameran kartun di Semarang akhir era 1980-an seorang karikaturis membuat lelucon menarik. Seorang redaktur kartun
Ahok melaporkan kepada KPK, DPRD ganti melakukan hak angket untuk menilai kebijakan Ahok. Hasilnya Ahok dianggap melanggar etika. Langkah berikutnya DPRD akan menggunakan hak menyampaikan pendapat untuk memakzulkan Ahok. Dia mau menyelamatkan uang rakyat malah akan dipecat oleh yang terindikasi menyelewengkan anggaran.
Ahok adalah fenomena. Kepala daerah biasanya ingin dukungan penuh dari DPRD, tapi Ahok tidak. Dia tidak mendapat dukungan satu pun partai tapi tetap tegar.
Ia kerja terus, menanggulangi banjir, macet, membangun rumah-rumah susun dan memperbaiki waduk. DPRD DKI sejak dilantik belum banyak kerja karena terlibat konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), reses, urus hak angket dan kini memproses pemakzulan.
Seorang rohaniwan, Tulus Sudarto menulis, mereka yang sungguh-sungguh berminat pada Indonesia sebagai bangsa akan menjadi kubu minoritas.
Kelompok ini akan selalu kalah oleh ulah kelompok besar yang kasar dan srudak-sruduk tanpa sungkan. Begal bukan hanya di jalan sepi tapi juga secara terang-terangan dan brutal ada di berbagai institusi primordial. Politik memang kotor apalagi ditambah begal politik (Kompas 8 April 2015).
Nah, begal politik jangan diserahkan polisi, serahkan saja pada kartunis. (*)