Di Atas Langit

Oleh: Pramono BS

ISTILAH petugas partai yang kini melekat pada semua unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebenarnya dipopulerkan oleh masyarakat.

Kala itu rakyat kecewa terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak tegas menjalankan program, malah menuruti keinginan partai.

Contoh paling aktual adalah penunjukan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Saat akan memilih anggota kabinet Jokowi pernah mengirim nama ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata tidak direkomendasi karena ada catatan merah.

Tapi Jokowi memaksakan karena diduga ada tekanan dari partai mengingat BG dekat dengan PDIP. Istilah petugas partai pun melekat pada Jokowi.

Kini istilah itu malah dilembagakan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut semua pengurus dan elemen PDIP di pemerintah pusat, daerah, DPR/DPRD dan para pengurus adalah petugas partai.

“Yang tidak mau disebut petugas partai, keluar!,” kata Mega secara tegas saat peresmian pengurus baru PDIP di Bali minggu lalu. Tidak ada yang protes, semua tunduk.

Rakyat yang pernah menjuluki Jokowi sebagai petugas partai kini komentarnya berbalik: Kasihan Jokowi.

Ya, kasihan Jokowi karena dia sejatinya bapak seluruh rakyat Indonesia, bapak semua partai, sehingga tidak tepat kalau disebut petugas partai. Sebutan itu merendahkan martabat seorang presiden.

Di Amerika Serikat (AS), Presiden Barack Obama, seperti juga di sini, dipilih oleh rakyat meski dicalonkan oleh partai. Tapi kesetiaan pada partai tidak mengalahkan segalanya sampai disebut petugas partai. Ibaratnya begitu kesetiaannya pada negara dimulai, maka berakhirlah kesetiaannya pada partai.

Obama lebih terkenal daripada Debble Wasserman Schultz yang menjadi Ketua Partai Demokrat. Begitu pula Presiden George W Bush yang lebih kesohor dibanding Reince Priebus sebagai Ketua Partai Republik. Partai di sana berjuang melalui jalurnya, kongres atau DPR. Presiden punya wewenang penuh menentukan kebijakannya dan tidak perlu direcoki partai.

Philip J Vermote dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan, Indonesia adalah negara penganut sistem presidensiil.

Dengan demikian presiden berada di atas partai dan melayani semua warga negara. Jika negara menganut sistem parlementer, perdana menteri yang disebut petugas yang menjalankan misi partainya. Dulu Indonesia juga menganut sistem parlementer.

Disadari atau tidak, penyebutan petugas partai akan menyulitkan Jokowi. Ia akan terbelenggu antara sebagai penguasa pemerintahan dengan petugas partai yang harus menjalankan kemauan partai.

Kita tahu partai di Indonesia itu harus menjalankan kemauan pimpinannya, apalagi dia juga pendirinya. Jadi masih ada penguasa lain di atas presiden.