Dukung Pemindahan Ibu Kota, REI Sebut Lokasi Ideal Ibu Kota Tak Jauh Pelabuhan, Begini Alasannya

Pemerintah juga menegaskan, biaya pemindahan Ibu Kota baru Indonesia yang ditaksir berkisar Rp 450 triliun, tak ditanggung Pemerintah sendiri.

Melainkan ada pula sektor swasta.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia atau REI menegaskan kesiapan untuk mendukung pemindahan dan pembangunan Ibu Kota baru Indonesia yang tengah disiapkan pemerintah di luar Pulau Jawa.

Sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia, REI memiliki kompetensi teruji dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengungkapkan anggota REI selama ini telah mengembangkan 34 kota baru di Jabodetabek.

 Dengan luas areal rata-rata sekitar 60 ribu hektare.

Hampir semuanya kini menjadi kota-kota baru yang mandiri termasuk menciptakan sentra-sentra pemerataan ekonomi masyarakat.

“Contohnya di BSD, Bintaro, Lippo Karawaci dan sebagainya itu luasnya rata-rata mencapai 60 ribu hektare.

 Dan itu dikembangkan sekitar 20-30 tahun lamanya,” kata pria yang akrab disapa Eman itu dalam keterangan resminya, Kamis (23/5).

Untuk itu, Eman optimistis bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan Ibu Kota baru Indonesia.

Menurut Eman, pengembangan kawasan baru sebaiknya memang banyak melibatkan swasta dan ahli-ahli di bidangnya masing-masing untuk saling bekerjasama.

Sinergi dan koordinasi dibutuhkan mengingat pengembangan kawasan butuh waktu yang panjang.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengestimasi pembangunan ibukota baru akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun.

Namun dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun, dan itu pun bersifat multiyears.

Sementara sisanya pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).