Tajuk

Ancaman Nikah Dini

PERNIKAHAN dini menjadi salah satu pembahasan menarik di ajang Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2019 yang seremoninya dipusatkan di Kalsel.

Ancaman Nikah Dini
Banjarmasinpost.co.id/Rahmadhani
Bocah pernikahan dini dari Tapin, Kalsel bertemu Deddy Corbuzier di Hitam Putih Trans 7, Rabu, 18 Juli 2018 

BANJARMASINPOST.CO.ID - PERNIKAHAN dini menjadi salah satu pembahasan menarik di ajang Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2019 yang seremoninya dipusatkan di Kalsel, pekan kemarin.

Secara terbuka, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bahkan mengajak masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari pernikahan dini.

Pasalnya, efek turunan yang terjadi dari pernikahan dini sangat membahayakan yakni kesehatan reproduksi, ancaman kematian pada ibu hamil dan anak serta gizi anak. Juga rentan terhadap perceraian.

Di sisi lain, melalui media sosial (medsos), kampanye untuk tidak ragu dan tidak takut menikah dalam usia muda juga marak dilakukan. Seperti di Instagram ada akun @gerakannikahmuda. Kabarnya, postingan di akun tersebut pernah mendapat lebih dari 6 ribu like dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kini ratusan ribu pengikut dimiliki akun tersebut. Kampanye serupa dilakukan banyak akun lainnya.
Pada 2015 lalu, upaya mencegah pernikahan dini melalui judicial review (uji materi) batas usia minimal menikah sempat dilakukan, tetapi hasilnya nihil. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi itu dengan beberapa alasan.

Seperti, pernikahan adalah hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi, negara hanya mengakomodasi perintah agama, tidak ada jaminan bahwa perubahan batas usia akan berdampak positif, lebih baik membawa wacana ini ke tataran legislatif, dan mencegah kemudaratan.

Bagaimana di Kalsel? Tingkat rata-rata usia menikah pertama terutama bagi perempuan masih di bawah angka nasional pada usia 20 tahun ke atas, sementara di provinsi ini terpatok pada usia 19 tahun. Sementara usia ideal adalah 21 tahun.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah mengintensifkan program Bina Keluarga Remaja. Upaya itu patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian untuk menyadarkan dampak negatif pernikahan dini terutama dari kacamata kesehatan dan psikologi.

Akan lebih baik gerakan itu juga diintensifkan pada dunia pendidikan. Menangani persoalan masih maraknya pernikahan dini (termasuk pernikahan anak) tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Secara regulasi, larangan sudah disuarakan namun realitanya masih banyak terjadi.

Bahkan pernikahan dini tidak lagi hanya terjadi di kawasan perdesaan serta dilakukan oleh masyarakat yang berpendidikan rendah dan gagap teknologi. Masyarakat perkotaan, berpendidikan, dan melek teknologi kini tidak luput dari permasalahan serupa.

Karena itu, selain terus mengintensifkan program-program sosialisasi dan pembinaan, pemerintah harus berkolaborasi dengan kalangan agamawan, orangtua, dan pendidik untuk menanganinya. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved