Jabatan yang Dirindukan

Oleh: Mujiburrahman
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - JOKOWI-PRABOWO sudah bertemu, naik MRT dan makan siang bersama. Perseteruan politik pilpres mungkin usai sudah. Kini orang mulai ribut soal jabatan menteri. Setelah itu mungkin ribut lagi perihal jabatan-jabatan di bawah menteri, dan seterusnya. Jabatan selalu diimpikan banyak orang.

Politik memang berurusan dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu wujudnya adalah jabatan. Dengan memegang jabatan, orang memiliki kewenangan/kekuasaan tertentu. Karena itu, wajar sekali jika partai politik mengincar jabatan.

Apalagi partai-partai itu mengucurkan banyak keringat dan biaya untuk meraih kemenangan dalam pilpres lalu. Sangat masuk akal jika mereka meminta jatah kepada presiden.

Yang menjadi soal adalah, bagi-bagi jabatan itu merupakan bagi-bagi ‘lumbung padi’ negara atau bagi-bagi tanggung jawab dan amanah? Apakah jabatan akan digunakan untuk mewujudkan cita-cita, visi misi partai dan janji-janji saat pemilu ataukah sekadar ingin mengembalikan ‘modal’ dan meraih untung? Apa saja kriteria yang membuat seseorang layak atau tidak layak menduduki suatu jabatan?

Sulit disangkal, jabatan seringkali dilihat sebagai kehormatan, kenyamanan bahkan sumber kekayaan. Karena itu, meskipun mulutmu berbuih-buih dan kata-katamu lantang mengatakan bahwa kau tidak berambisi menduduki suatu jabatan, orang akan mendustakanmu! Soalnya, siapa pula di dunia ini yang tidak ingin dihormati hingga terbungkuk-bungkuk, disediakan banyak fasilitas dan uang yang mengalir?

Sebenarnya, berambisi untuk menduduki suatu jabatan itu boleh-boleh saja. Mendapatkan kehormatan, fasilitas dan uang karena jabatan, selama sesuai antara hak dan kewajiban, juga tidak masalah.

Semua ini lumrah dan wajar. Yang dikhawatirkan adalah, orang hanya melihat enaknya, tetapi lupa beban dan tanggungjawabnya. Padahal, seringkali beban jabatan jauh lebih berat dibanding fasilitas yang diterima.

Karena itu, seseorang baru layak diangkat menjadi pejabat jika dia memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang akan diembannya. Kemampuan itu dinilai oleh orang yang memilih/mengangkatnya.

Namun, kita juga bisa menilai diri sendiri. Apakah aku layak dan mampu untuk jabatan itu? Jangan- jangan, nafsu besar, tenaga kurang. Penilaian terhadap diri sendiri ini dapat meredakan ambisi yang menggebu-gebu.

Selain mampu, idealnya seorang pejabat harus jujur. Orang yang mampu, pintar dan cakap, tentu bisa diandalkan untuk melaksanakan tugas. Tetapi jika dia tidak memiliki kejujuran, dia akan menggunakan kepintaran dan kecakapannya itu untuk kejahatan.

Sebaliknya, orang yang jujur tetapi tidak cakap, tidak akan bisa bekerja dengan baik dan efektif. Dia shâlih (baik) tetapi tidak mushlih (memperbaiki).

Tuntutan lain terhadap pejabat adalah kesediaan bekerjasama dengan atasan, sesama dan bawahan.

Bagaimanapun, seorang pemimpin akan mengutamakan orang yang mau bekerjasama dengannya. Jangan sampai ibarat ungkapan Banjar: dibawa sajukung malinggang, ditinggal manawaki (diajak naik sampan sama-sama malah menggoyang, tetapi ketika ditinggal melempari). Orang begini berbahaya.

Di satu sisi, mungkin budaya kita yang cenderung ‘memuja’ pejabat patut ditinjau. Perhatikanlah ormas-ormas yang seringkali ribut pada saat pemilihan ketua, tetapi setelah itu tidak banyak kegiatan.