Biaya Bangun Ibu Kota Baru Bisa Dari Tukar Guling Aset di Jakarta, Nilanya Capai Rp 150 Miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Skema pembiayaan pembangunan fasilitas infrastruktur Ibu Kota Baru di Kalimantan kini tengah direncanakan Pemerintah. 

Salah satunya dengan menukar guling sejumlah aset di Jakarta. Diperkirakan, penjualan aset ini nilainya mencapai Rp 150 Miliar.

Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro terkait biaya membangun perkantoran baru.

Menurutnya, pemerintah bisa mendapatkan sumber penerimaan baru dengan valuasi hingga Rp 150 triliun dengan cara ini.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Bambang usai rapat terkait pemindahan ibu kota, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Baca: Datangi RPH di Banjarmasin, drh Annang Sebut Perjalanan Jauh Bikin Hewan Kurban Alami Kelelahan

Baca: Sempat Tak Bisa Melaut Karena Gelombang Tinggi, Nelayan Hari Ini Sudah bisa Turun Mencari Ikan

Baca: Jelang Idul Adha, Warga Diimbau Mewaspadai Masuknya Antraks

Baca: Bermain di Stadion Tuah Pahoe Lawan Kalteng Putra, Pelatih Arema FC Tidak Persoalkan Kabut Asap

"Kalau bisa ditukar guling ya bisa menjadi pemasukan langsung," sambung dia.

Beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.

Adapun skema tukar guling yang ditawarkan antara lain dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.

Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.

Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.

"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal kita, tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun. Artinya kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150, kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN," ungkap dia.

Selain APBN, Bambang juga mengungkapkan bahwa skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta/BUMN. 

Baca: Anak SMP Jangan Coba Naik Motor ke Sekolah Ya, Petugas Akan Tegas Menilang dan Panggil Orang Tua

Baca: Samsul Arif Rekomendasikan Calon Penggantinya di Barito Putera, Begini Sosok Pemain 18 Tahun Itu

Baca: Tak Melulu Berpuasa Dzulhijjah, Ini Amalan Jelang Idul Adha 2019 Bagi Wanita Haid

Adapun lokasi pemindahan ibu kota baru sudah mengerucut pada tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Presiden, sambung Bambang, berjanji untuk segera memilih dan mengumumkan lokasi pastinya.

“Dari hasil rapat tadi, intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu di antara tiga itu,” ujar Bambang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Akan Tukar Guling Aset di Jakarta untuk Bangun Ibu Kota Baru"
Penulis : Ihsanuddin