Pemisahan Pelajaran PPKn Tuai Prokontra, Begini Tanggapan Pelajar di Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI, BPOST - Keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memisahkan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila menimbulkan pro dan kontra.

Ketua OSIS SMPN 1 Pelaihari Kabupaten Tanahlaut, Dede, mengatakan saat pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah sudah bagus.

“Semua kembali kepada gurunya. Apapun mata pelajarannya jika gurunya menyampaikan dengan menarik dan baik pasti akan mudah dipahami oleh siswa,” ujarnya, Senin (7/10).

Demikian pula jika dipisah. “Jadi lebih baik penguatan di guru saja,” tambahnya.

Baca: Ikan Petani Keramba di Banua Anyar Mati Massal, Masrani Rugi Rp 62 Juta

Baca: Singgung Soal Nafsu, Identitas Pria di Video Syur Bebby Fey Terungkap, Benarkah Atta Halilintar?

Baca: Lawan Martapura FC di Stadion Demang Lehman Sore Ini, PSIM Tidak Pasang Target Muluk

Baca: Gerebek Hotel di Banjarmasin, Petugas Ditnarkoba Polda Kalsel Sita 1 Kg Sabu, Libatkan Napi di Lapas

Sedangkan Ketua Organisasi Siswa Insan Cendekia Tanah Laut (OSICTA), Ahmad Najib, mengaku setuju dengan adanya pemisahan tersebut. “Apabila terpisah, pendalaman terhadap Pancasila akan lebih jadi,” ujarnya.

Demikian Ketua OSIS SMKN 1 Martapura Muhammad Aditya Rahman. Siswa kelas XII Jurusan Multimedia ini menuturkan kurang efektifnya pembelajaran terhadap mata pelajaran Kewarganegaraan dan Pancasila terlihat dari minimnya pengetahuan dan minat siswa pada dua bidang tersebut.

“Melalui pemisahan kedua mata pelajaran ini maka siswa dapat lebih fokus dan bisa langsung mempraktikkan hal-hal yang dipelajari,” ujarnya.

Persetujuan datang dari Sekretaris OSIS SMKN 2 Simpang Empat, Tanahbumbu, Rica Annita Defian. Dia mengatakan pembelajaran Kewarganegaraan yang dipisah dengan Pancasila, akan lebih meningkatkan pengetahuan siswa.

“Memamg keduanya saling berkaitan, tapi kurang focus,” ujarnya.

Alda Ratu Alfina, Wakil Ketua OSIS SMPN 2 Rantau, menilai mata pelajaran PPKn selama ini, lebih menekankan kewarganegaraan, sedangkan pelajaran Pancasilanya justru kurang. Padahal mata pelajaran Pancasila lebih mengajarkan siswa bersikap sopan santun. Sedangkan kewarganegaraan itu kesannya lebih banyak pendidikan politiknya.

Hairani F, Kepala MAN 1 Tapin, mengaku edaran petunjuk teknis soal mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dipisah belum diterimanya. Namun, secara pribadi, warga Desa Lokpaikat, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin ini sangat sependapat dengan ide Mendikbut Muhajir Effendi.

“Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diajarkan sehingga siswa tidak ada yang melakukan unjuk rasa ataupun demontrasi. Sebab mereka sibuk menghafal butir-butir Pancasila dan pasal dalam Undang-Undang 45,” ujarnya.

Koordinator Prodi PPKn FKIP ULM, Dr Mariatul Kiptiah MPd, mengatakan sebenarnya yang

harus dipikirkan bukan dipisah atau tidak. Menurutnya semua pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai. Ini untuk mengembangkan karakter siswa.

“Kita harapkan guru, siswa, dan kita semua punya arah. Bukan sekadar bikin gagasan kejutan lalu hilang seiring angin berlalu,” katanya.

Baca: Aura Pengantin Luna Maya Disorot, Raffi Ahmad Bocorkan Kekasih Mirip dengan Reino Barack

Baca: Baru 2.000 Wajib Pajak di Batola Melakukan Penyetoran, Kepala DJP Kalteng Kalsel Harapkan Ini

Baca: Aura Pengantin Luna Maya Disorot, Raffi Ahmad Bocorkan Kekasih Mirip dengan Reino Barack