Berita Banjarmasin

Pimpinan DPRD Kalsel Janjikan Perubahan, Tak Ada Lagi Kunker Berjamaah

Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) janjikan perubahan untuk kegiatan kunjungan kerja.

Pimpinan DPRD Kalsel Janjikan Perubahan, Tak Ada Lagi Kunker Berjamaah
Dari Humas DPRD Kalsel untuk BPost
Rapat Koordinasi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) janjikan perubahan pada aspek pengaturan jadwal keberangkatan kunjungan kerja di masa jabatan 2019-2024.

Kedepannya tak akan ada lagi jadwal keberangkatan kunjungan kerja Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) khususnya ke luar daerah yang dilakukan sekaligus di saat yang bersamaan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK usai pimpin rapat koordinasi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Senin (7/10/2019).

Dijelaskan H Supian HK, kedepan pihaknya menginginkan hal ini menjadi pertimbangan bagi Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalsel dalam menyusun jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalsel.

Baca: Diteriaki Gila Cita-Citata Geram Hingga Keluar Panggung, Rekan Seprofesi Ayu Ting Ting Ancam ini

Baca: Baru 2.000 Wajib Pajak di Batola Melakukan Penyetoran, Kepala DJP Kalteng Kalsel Harapkan Ini

Baca: Sosialisasikan Perda Pajak Walet, Petugas BP2RD Batola Datangi Tiga Rumah Walet di Cerbon

Baca: Sosok Pria Misterius di Video Panas Bebby Fey Terungkap, Seteru Dinar Candy dan Atta Tegaskan ini

Dimana keberangkatan kunjungan kerja ke luar daerah dilakukan secara bergantian sehingga tak ada kekosongan di Rumah Banjar.

"Rapat tadi dibahas evaluasi di Banmus jangan ada doubling berangkat, mungkin nanti dua-dua. Kedepan akan disesuaikan agenda supaya Rumah Banjar tidak kosong," kata H Supian HK.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, hal ini memang menjadi salah satu poin pembahasan dalam Rapat Koordinasi tersebut.

"Kami menagih komitmen bersama kita semua Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan terkait ini, Alhamdulillah semua bersepakat saja," kata M Syaripuddin.

Hal ini menurutnya dilakukan agar tak ada lagi kekecewaan masyarakat yang datang ke DPRD Provinsi Kalsel untuk menyampaikan aspirasi namun hanya mendapati ruangan-ruangan kosong di Rumah Banjar.

Namun di sisi lain, M Syaripuddin juga meminta komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel untuk bisa memfasilitasi keperluan para Wakil Rakyat dalam menjalankan tugas-tugasnya termasuk dalam melayani aspirasi masyarakat.

Hal ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat termasuk dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang juga Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance ULM, Erfa Redhani.

Menurut Erfa kunjungan kerja yang dilakukan para Wakil Rakyat seharusnya lebih seimbang antara ke dalam dan ke luar daerah.

Baca: Buruh Tewas Dari Ketinggian 30 Meter di Duta Mall, Polresta Banjarmasin Lakukan Ini

Baca: Aplikasi Smart Presensi Ngadat, Dinas Kominfo Batola Lakukan Ini

Baca: NEWSVIDEO : Disapu Angin Kencang, Atap Teras PAUD Terpadu Darunnajah Martapura Ambruk

Pasalnya menurut Erfa, kunjungan kerja ke dalam daerah tak kalah penting karena sebagai bentuk penyerapan aspirasi sebagaimana fungsi dewan sebagai penyambung lidah Rakyat.

Selain itu, kunjungan kerja baik ke dalam maupun ke luar daerah juga harus memperhatikan kualitasnya. Artinya kunjungan kerja harus benar-benar dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak hanya sekedar menggunakan dana perjalanan dinas.

"Karena tujuan kunjungan kerja itu adalah untuk belajar. tentu saja harus ada input yang didapat," kata Erfa.(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved