Pilkada Kalsel 2020

KPU Tetapkan Syarat Bakal Calon Perseorangan di Banjarmasin, Wajib Kumpulkan Dukungan 38.003

KPU Banjarmasin telah menetapkan persyaratan bagi bakal calon perseorangan yakni harus mengumpulkan syarat dukungan sebanyak 38.003

KPU Tetapkan Syarat Bakal Calon Perseorangan di Banjarmasin,  Wajib Kumpulkan Dukungan 38.003
Banjarmasinpost.co.id/Ahmad Rizki Abdul Gani
Ketua KPU Kota Banjarmasin Gusti Makmur 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN  - Atmosfer Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin 2020, saat ini sudah mulai terasa di kota berjuluk seribu sungai.

Bahkan tidak hanya munculnya sejumlah nama yang telah mendaftar diri ke beberapa partai politik guna diusung dalam pesta demokrasi nanti.

Kini KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Banjarmasin pun terus mematangkan berbagai persiapannya demi menyambut acara lima tahunan itu.

Bahkan baru tadi mereka pun telah menyelesaikan penetapan syarat bakal calon wali kota dan wakil wali kota perorangan.

Syarat ini dianggap penting karena menentukan mulus atau tidaknya pasangan bakal calon terutama yang maju lewat jalur perorangan di pesta demokrasi 2020 mendatang.

Baca: BPJS Tunggak Pembayaran Sejak Mei di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, Isna Jamin Pelayanan Tak Menurun

Baca: LINK BEIN SPORTS 2! Live Streaming Brescia vs Inter Milan Liga Italia, Live TV Online Beinsport

Baca: LINK Live Streaming Bein Sports 1 Barcelona vs Real Valladolid Liga Spanyol, TV Online Vidio.com

Baca: Derby Papadaan Barito Putera vs Borneo FC di Stadion Demang Lehman, Bayu Pradana Absen

Ketua KPU Kota Banjarmasin, Gusti Makmur mengatakan adapun salah satu aturan yang wajib diperhatikan dan dipenuhi oleh setiap balon independen itu yakni mempersiapkan KTP pendukungnya sebanyak 38.003.

Tidak hanya KTP, berbeda dengan pelaksanaan Pilkada lima tahun yang lalu pasang balon wali kota dan wakil wali kota juga wajib menyertakan surat atau formulir dukungan berupa B1-KWK.

" Iya dan ini wajib karena seusai surat edaran KPU nomor 206. Kalau tidak melampirkan B1-KWK, maka KTP dukungan tadi tidak dihitung," jelasnya.

Tidak sekedar melampirkan, tim dari balon wali kota dan wakil wali kota perorangan tersebut juga wajib mengisi data pendukungnya meliputi nama, domisili, status dan pekerjaan.

Hal itu bertujuan agar dukungan yang diberikan melalui KTP tersebut benar adanya. Namun sebaliknya jika terdapat ketidak kesesuaian atau memenuhi syarat, maka pihaknya akan mengenakan pekerjaan lebih berat.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Rizky Abdul Gani
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved