BPost Cetak
Jiwasraya Rugikan Negara Rp 13,7 Triliun, Demokrat Siap Buka-bukaan
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi, mengatakan partainya siap buka-bukan mengenai kasus asuransi Jiwasraya
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA, BPOST - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didi Irawadi, mengatakan partainya siap buka-bukan mengenai kasus defisit keuangan perusahaan asuransi Jiwasraya.
Pernyataan ini tersebut merespons tudingan Presiden Joko Widodo yang mengatakan persoalan Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu atau masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jadi Demokrat dan pemerintah SBY siap buka-bukaan seluas-luasnya,” kata Didi, Minggu (29/12).
Menurut Didi, kasus perusahaan milik negara tersebut puncaknya terjadi pada 2018-2019. Jiwasraya tak mampu membayar polis asuransi nasabah yang nilainya triliunan rupiah.
• Sosok Rayhan Maditra, Pria yang Lamar Isyana Sarasvati, Pernah Muncul di Video Cover Sohib Raisa Itu
• Angin Kencang Landa Sejumlah Daerah di Kalsel, Udin Bersyukur Tak Tertimpa Beringin
• Menilik Pengelolaan Hutan Rawa Gambut TN Sebangau, Sering Jadi Objek Penelitian Orang Asing
Agar kasus yang ditaksir juga merugikan negara Rp 13,7 triliun tersebut jelas, Didi menyarankan dibentuknya panitia khusus di DPR.
“Saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDIP juga sama. Supaya tidak saling tuding, kita buka di pansus,” ujarnya.
Didi mengapresiasi langkah menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyerahkan kasus ini ke kejaksaan. Hanya ia berharap kasus ini juga ditangani Polri dan KPK.
Menurut Didi, kasus Jiwasraya harus diungkap tuntas karena menyangkut masa depan industri asuransi di Indonesia. Selain itu menyangkut nasib jutaan nasabah.
“Ini asuransi terbesar yang berdiri sejak zaman Belanda pada 1859,” katanya.
Dalam mengungkap kasus Jiwasraya tidak hanya melalui langkah hukum, melainkan juga langkah politik. “Langkah politik dalam bentuk pansus di DPR RI,” pungkasnya.
PDIP Tak Terima
Skandal gagal bayar polis asuransi Jiwasraya dihubung-hubungkan dengan Pilpres 2019. Namun, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus membantah keras hal tersebut.
Deddy meminta tudingan tersebut dipertanggungjawabkan. Jika memang ada data yang sah, maka pihak yang dituduh harus siap diproses secara hukum.
“Itu kesimpulan yang kekanak-kanakan, tidak ngerti, ngomong langsung lompat ke konklusi. Itu misleading dan harus dipertanggungjawabkan,” kata Deddy.
Deddy mengatakan kasus Jiwasraya bukan permasalahan baru meski boroknya baru terurai akhir-akhir ini. Deddy menyebut bahwa sejak 2006 Jiwasraya sudah mengalami defisit sebesar Rp 3,2 triliun.
• VIRAL Seorang Wanita Buang Air Besar di Pinggir Jalan Saat Lalu Lintas Macet, Perekam: Oh My God!
• Tertangkap Basah Merekam Mahasiswi Mandi, Mahasiswa Ini Keget Korbannya Teriak Histeris
• NEWSVIDEO - Musibah Angin Kencang Menyapu Banyak Rumah di Kabupaten Banjar
Partai Golkar menyarankan Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam SBY melakukan pertemuan membahas kasus skandal gagal bayar polis Jiwasraya. Hal tersebut dilakukan demi adanya solusi alias jalan keluar dari sengkarut tersebut.
“Saran saya kepada Pak SBY, jauh lebih baik tabbayun dan duduk ngeteh bareng sama Pak Jokowi untuk berdiskusi mencari solusi masalah bangsa kedepan. Jangan dengar masukan dari orang orang di sekitar Pak SBY. Nanti malah makin buntu,” ujar Wakil Sekjen Partai Golkar Maman Abdurrahman. (Tribun Network/fik/mam/wly)
