Kemenko Perekonomian

Airlangga Hartarto Bangga Inggris Akui Penerapan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto bahas kerja sama pertanian dengan Inggris, termasuk menurunkan emisi karbon secara signifikan

Editor: Alpri Widianjono
KEMENKO PEREKONOMIAN
Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menerima kunjungan dari Alok Sharma, President Designate of the United Kingdom untuk COP26 (Climate Change Conference of the Parties), di Jakarta, Selasa (1/6/2021). 

Penting bagi negara-negara peserta untuk memanfaatkan Dialog FACT ini guna menemukan solusi umum dalam mengejar upaya untuk meningkatkan tujuan yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan keperluan esensial untuk pemulihan ekonomi.

"Penting bagi kita untuk menjauhkan FACT dari fokus pada hal komoditas dan produk, seperti minyak sawit, kedelai, daging sapi dan lainnya. FACT Dialogue harus menemukan solusi holistik antara konsumen dan produsen negara-negara dalam sistem pertanian dan perdagangan komoditas secara keseluruhan. Termasuk meningkatkan upaya keberlanjutan yang ada dan membuka jalan menuju inovasi," urainya.  

Secara khusus, Airlangga menggarisbawahi bahwa kedua negara perlu bekerja untuk mencapai konsensus global di COP26 dalam Glasgow November mendatang.

Diskusi di FACT Dialogue, menurut Airlangga, seharusnya memberi pemahaman yang lebih baik dari berbagai tantangan dan kompleks di depan. 

“Kita harus bekerja ke arah kolaborasi dan kerja sama yang akan mengarah ke tindakan kolektif yang inklusif daripada berfokus pada perbedaan. Kita memerlukan “narasi” baru di luar komoditas tertentu yang “buruk”, dan membantu menghadirkan gambaran yang seimbang tentang upaya konkret negara-negara produsen dalam mengembangkan pertanian dan perdagangan komoditas yang berkelanjutan,” lanjutnya. 

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menekankan Indonesia selalu menjadi pemain global yang berkomitmen dan aktif dalam perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Termasuk, menghentikan dampak buruk dari perubahan iklim dan mengejar program untuk mengentaskan kemiskinan, yang juga penting bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut. 

“Indonesia siap memimpin dengan contoh pada isu perubahan iklim. Transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran dan skema berbasis penelitian telah menjadi dasar kami pencarian keberlanjutan,” ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Terkait perubahan iklim, Indonesia berada di garis depan dan di jalur yang tepat memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC).

Serta, upaya Indonesia untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan kepentingan nasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 

Melalui NDC, Airlangga menyatakan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi rumah kaca (GRK) sebagai sebanyak 29 persen, melalui usaha sendiri (business as usual) dan 41 persen, dengan dukungan internasional, pada tahun 2030.

“Saat ini, kami berada di jalur yang benar dan optimistis untuk mencapai target pengurangan 29 persen, Namun  kami masih berjuang untuk mencapai 41persen target pengurangan karena kurangnya bantuan internasional seperti keuangan dan teknologi,” tambah Airlangga

Indonesia telah mengadopsi dan melaksanakan beberapa inisiatif tentang keberlanjutan praktik, seperti Sistem Jaminan Legalitas Kayu (SVLK), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Karet Alam Berkelanjutan Platform (SNARPI), yang merupakan inisiatif swasta tetapi dengan dukungan penuh pemerintah.

“Kami sedang mengerjakan pengembangan sertifikasi lain yang serupa, tetapi terintegrasi skema untuk komoditas lain,” ulas dia.

Pemerintah Indonesia juga menghargai kerja sama yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Inggris di bidang Program Penguatan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (SPOSI).

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved