Kemenko Perekonomian

Airlangga Hartarto Bangga Inggris Akui Penerapan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto bahas kerja sama pertanian dengan Inggris, termasuk menurunkan emisi karbon secara signifikan

Editor: Alpri Widianjono
KEMENKO PEREKONOMIAN
Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menerima kunjungan dari Alok Sharma, President Designate of the United Kingdom untuk COP26 (Climate Change Conference of the Parties), di Jakarta, Selasa (1/6/2021). 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak sawit berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas petani kecil dan meningkatkan penerimaan produk minyak sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional.

Petani kecil adalah pemain kunci penting dalam industri minyak sawit Indonesia.

Pada 2018, petani kecil berkontribusi hampir setengah (5,6 juta hektare atau 46 persen) dari total areal perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan 12,7 juta ton (atau 37 persen) minyak mentah minyak sawit di Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden untuk meningkatkan Standar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan. Rencana aksi telah dirumuskan dan dikembangkan oleh multi-stakeholder dalam proses dialog yang transparan dan seimbang.

Indonesia meminta dukungan pemerintah Inggris dalam melawan kampanye negatif terhadap Minyak Sawit dan produk turunannya di Eropa karena kontra-produktif dan hanya menyuarakan mengatur nada negatif.

Airlangga juga memahami bahwa Departemen Lingkungan, Pangan, dan Pedesaan Inggris Affairs (DEFRA) mengusulkan untuk memperkenalkan persyaratan uji tuntas untuk perusahaan yang ingin mengimpor minyak sawit.

Kebijakan ini akan didasarkan pada Global Reporting Initiative (GRI) standar untuk uji tuntas. 

Upaya dari Pemerintah Inggris itu yang secara tidak langsung memaksakan standar pelaporan sukarela ekspor pertanian unggulan Indonesia adalah tindakan hambatan non-tarif yang diskriminatif, tidak adil dan tidak perlu. 

Dalam akhir sambutan, Airlangga menyatakan berterima kasih atas undangan Inggris untuk menjadi Ketua Bersama Dialog FACT untuk berbagi visi dan tindakan di lapangan menuju lanskap berkelanjutan pengelolaan, termasuk kehutanan dan pertanian.

“Saya siap dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda dan Pemerintah Inggris Raya tentang masalah perubahan iklim serta ekonomi bilateral kerjasama antara Indonesia dan Inggris,” kata Airlangga.   (AOL/*)

Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved