Korupsi di Kalsel

Sidang di PN Tipikor Banjarmasin, Bupati HSU Nonaktif Beli Bangunan Sarang Walet Rp 2,5 Miliar

Dalam sidang Pengadilan Tipikor Banjarmasin terungkap Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid beli bangunan sarang walet Rp 2,5 miliar di Palampitan Hilir.

Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Alpri Widianjono
BANJARMASINPOST.CO.ID/ACHMAD MAUDHODY
Saksi sidang perkara dugaan korupsi Bupati HSU nonaktif saat disumpah sebelum memberikan kesaksian di Sidang Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (11/7/2022). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Persidangan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Nonaktif, H Abdul Wahid HK, digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (11/7/2022).

Dipimpin Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah, dalam sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima orang saksi. 

Mereka adalah seorang pedagang, H Muhaidi, guru mengaji, Ahmad Khairuraji, pensiunan ASN Kemenag, Tajuddin Noor, Ketua RT di Amuntai, Megaerawati dan ASN Dinas PTSP dan Naker HSU, Rohana. 

Sedangkan terdakwa Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid hadir secara virtual dari Lapas Kelas IIA Banjarmasin dan tim penasihat hukumnya hadir di ruang sidang. 

Melalui sederet pertanyaan yang dilontarkan Penuntut Umum KPK, semakin terungkap dugaan tindak pidana pencucian uang  oleh terdakwa. 

Baca juga: Mobil Terbakar di Taniran Kubah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ini Jumlah Kerugiannya

Baca juga: Aturan Baru Wajib Booster untuk Pelaku Perjalanan, Dinkes Banjarmasin: Akan Kami Terapkan

Pada 2016, terdakwa diketahui membeli aset berupa lahan dan bangunan sarang walet dari saksi Muhaidi dan isterinya, Fatimah senilai Rp 2,52 miliar. Lokasinya berada di Palampitan Hilir, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU

"Dibayar bertahap sepuluh kali. Ada yang diserahkan langsung, ada yang saya mengambil (uang pembayaran) ke rumah dinas Bupati diserahkan oleh ajudan," kata Muhaidi. 

Pada transaksi jual-beli itu kata Muhaidi, meski bertahap, namun pembayaran selalu dilakukan menggunakan uang tunai. 

Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu mulai Tanggal 23 November 2016 hingga 22 Juli 2017 dengan nominal beragam mulai Rp 55 juta hingga Rp 820 juta.  "Ya, uang cash semua," kata Muhaidi. 

Proses transaksi jual beli aset tanah dan bangunan sarang walet itu menurut Muhaidi juga tidak melibatkan pihak notaris.

Baca juga: Petugas Satresnarkoba Polresta Banjarmasin Bongkar Industri Rumah Pembuat Ekstasi

Baca juga: Kenaikan Harga LPG Non Subsidi Tambah Beban Pelaku Usaha Kuliner Kalsel

Selain itu, meskipun transaksi jual beli sudah rampung dan pembayaran lunas, namun H Abdul Wahid HK menolak ketika ditawarkan untuk melakukan balik nama atas aset yang dibelinya itu. 

"Setelah lunas, sertifikat saya serahkan ke beliau. Kata beliau, tidak masalah, tidak usah balik nama," terangnya. 

Masih terkait aset tanah dan bangunan sarang walet, saksi lainnya, Ahmad Khairuraji juga dicecar pertanyaan oleh Penuntut Umum KPK. 

Diketahui, Khairuraji merupakan orang yang dipercaya terdakwa untuk mengurus lahan dan sarang burung walet yang dibelinya dari Muhaidi. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved