Pemkab HSU

Tercepat Salurkan DAK Fisik dan Tertinggi Penyaluran Dana Desa, KPPN Tanjung Apresiasi Pemkab HSU

Apresiasi diberikan KPPN Tanjung kepada Pemkab HSU yang pada Mei 2023 berhasil pecahkan telor menyalurkan DAK Fisik untuk subbidang sanitasi

|
Penulis: Dony Usman | Editor: Hari Widodo
hai.grid.id
Ilustrasi Uang. 

Masih menurut Sigid, tidak seperti DAK Fisik yang alokasinya mengalami penurunan, untuk alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023 yang dikelola KPPN Tanjung sebesar Rp361,15 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebalikan dari DAK Fisik, untuk alokasi Dana Desa hanya Tabalong saja yang mengalami penurunan sebesar 1,02 persen sedangkan  HSU dan Balangan masing-masing mengalami kenaikan 1,40 persen dan 0,18 persen

"Alokasi pagu Dana Desa tahun anggaran 2023 terdapat pada HSU sebesar Rp154,62 miliar, Balangan sebesar Rp108.97 miliar dan Tabalong sebesar Rp97,55 miliar," tambahnya.

Tingginya alokasi pagu dana desa pada HSU, lanjutnya, dikarenakan memiliki jumlah desa terbanyak di antara dua kabupaten lainnya, yakni sebanyak 214 desa.

“Kami mengingatkan kembali kepada SKPD pengelola DAK Fisik, bahwa dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I disampaikan melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2023,” jelas Sigid.

Mengingat waktu yang semakin pendek, diharapkan pemda untuk segera menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I. 

KPPN Tanjung juga mendorong pemda untuk menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani  kepala daerah melalui aplikasi OMSPAN pada kesempatan pertama.

Ini untuk menghindari kemungkinan gagal upload pada batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran.

"KPPN Tanjung sebagai local government financial advisor selalu siap dan senantiasa aktif untuk memberikan pendampingan dan pelayanan terbaik sehingga penyaluran TKD khususnya DAK Fisik dan Dana Desa dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Selain itu  KPPN Tanjung juga siap berperan dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, seperti mendorong implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui sharing knowledge implementasi Kartu Kredit Pemerintah.  

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara PRIMA: Profesional, Responsif, Inovatif, Modern, dan Andal. (aol)

 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved