Berita Tabalong

Tingkatkan Cashless Society, KPPN Tanjung Dorong Pemanfaatan CMS, KKP dan Digipay

KPPN Tanjung terus mendorong Satker instansi pemerintah pusat untuk segera menggunakan CMS, KKP dan digipay dalam pelaksanaan belanja APBN

|
Penulis: Isti Rohayanti | Editor: Hari Widodo
hai.grid.id
Ilustrasi Uang. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung terus mendorong satuan kerja (Satker) instansi pemerintah pusat untuk segera menggunakan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan digipay dalam pelaksanaan belanja APBN. 

Disampaikan oleh Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, sampai saat ini, pemanfaatan CMS, KKP dan digipay di lingkup KPPN Tanjung, tergolong masih rendah. 

"Hingga akhir semester I, Satker yang sudah menggunakan CMS baru  11,63 persen, KKP 6,98 persen dan digipay 9,3 persen," ungkapnya, Kamis (6/7/2023).

Artinya kata Sigid, pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama Satker dalam penggunaan uang persediaan dari kas di rekening bendahara. Sehingga ia meminta Satker agar segera menggunakan CMS, KKP dan digipay. 

Baca juga: Penyaluran KUR di Wilayah Kerja KPPN Tanjung Capai Rp 176,5 miliar, Bisa Tingkatkan Sektor Pertanian

Baca juga: Realisasi Tertinggi se-Kalimantan, KPPN Tanjung Salurkan Rp 2,21 Triliun di Awal Juni 2023

Sigid menerangkan, CMS merupakan sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas serta fasilitas lain dalam transaksi perbankan secara realtime online.

Sedangkan, KKP merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker, untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara. Khususnya pada penggunaan uang persediaan. 

Diketahui, KKP memberikan manfaat untuk menghindari penyimpangan (fraud) transaksi tunai dan efektif mengurangi idle cash dan cost of fund pemerintah.

Sedangkan, digipay terang Sigid, adalah marketplace bagi instansi pemerintah untuk pengadaan barang/jasa keperluan kantor. 

Selain dapat meningkatkan transaksi non tunai, digipay diharapkan menjadi strategi pemberdayaan UMKM.

Melalui digipay, UMKM dapat menjadi vendor bagi instansi pemerintah, khususnya terkait kebutuhan kegiatan perkantoran.

“CMS bersama dengan KKP dan digipay mendorong cashless society khususnya di lingkup pemerintahan,” jelas Sigid.

Baca juga: Tercepat Salurkan DAK Fisik dan Tertinggi Penyaluran Dana Desa, KPPN Tanjung Apresiasi Pemkab HSU

Lantas, untuk mengakselerasi penggunaan KKP dan CMS, KPPN Tanjung bekerjasama dengan pihak perbankan, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. 

KPPN Tanjung juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan penggunaan digipay serta monitoring dan evaluasi secara rutin. (Banjarmasinpost.co.id/isti Rohayanti) 

 

 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved