Begini Proses Penagihan Retribusi Base Transceiver Station di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin akan kehilangan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah dari  Base Transceiver Station (BTS).

Mulai 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Banjarmasin tidak bisa lagi memungut retribusinya.

Saban tahun Pemko Banjarmasin biasanya menarik retribusi sebesar Rp 416.280.000. Nah bagaimana proses pemungutannya?

Kepala Diskominfotik Banjarmasin, Windiasti Kartika, mengatakan, proses pemungutan retribusi ini dilakukan setiap tahun. 

Mekanismenya, pihaknya mengeluarkan surat yang namanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Nah, SKRD itu yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang dan besarnya retribusi untuk setiap unit BTS. 

Baca juga: Ratusan Juta Retribusi BTS Diambil Alih Pusat, Kominfo Cari Alternatif Gali PAD

Baca juga: Kantor DJPb Kalsel: Pendapatan Negara Mengalami Pertumbuhan

Besarannya juga berbeda-beda. Setelah terbit SKRD, nanti dibayarkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Asi Daerah (BPKAPAD). 

Sedangkan yang menentukan besaran retribusi per unit BTS adalah lokasi.

Kemudian, dilihat lagi sesuai tata ruang. Tingkat kepadatan juga menjadi penentu besaran retribusi.  Termasuk wilayah industri.

Tak hanya itu, jumlah kaki BTS atau tiang juga jadi penentu besaran. Tentunya jika tiang penyangga atau kaki empat lebih malah. Dibanding dengan tiga. 

Termasuk, tinggi BTS. Semakin tinggi, juga semakin besar retribusinya. "Di Banjarmasin ada yang tinggi 10 meter. Ada yang tinggi 40 meter," bebernya. 

Baca juga: Update Harga Bahan Pokok di Kabupaten HST: Telur Itik, Singkong dan Ikan Bandeng Naik

Baca juga: OJK: Nilai Saham Kepemilikan Investor di Kalsel Meningkat dan Mencapai Rp 69 Trilliun

Potensi bahaya yang juga lebih besar daerah padat penduduk juga ikut menjadi penilaian dalam besaran retribusi. 

"Kalau digunakan bersama-sama, juga berbeda. Memang, pusat menyarankan agar BTS digunakan bersama-sama agar tidak banyak menara," jelasnya. 

Kemudian, Windi menyebut, BTS tidak lagi menjadi retribusi daerah. Karena, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Jadi, dua tahun setelah undang-undang dikeluarkan masih bisa dipungut. Terakhir tahun ini. 2024 tidak boleh lagi memungut," jelasnya. 

Terpisah, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, mengatakan, untuk 2023 PAD dari retribusi menara Rp 700 juta. 

Baca juga: Penyebab Utama Harga Cabai Rawit di Banjarbaru Meroket hingga Tembus Rp 100 Ribu Lebih per Kilogram

Baca juga: DPRD Batola Setujui Raperda Pajak Daerah dan Pemberian Kemudahan Investasi

Dijelaskannya, sesuai UU HKPD kewenangannya diambil alih pusat. Jadi, pada 2024, bukan potensi pendapatan daerah lagi. 

Kehilangan Potensi PAD ini, maka pihaknya masih berkoordinasi dan konsultasi ke pusat mengenai mana saja yang bisa menjadi potensi PAD. 

"Kami masih menunggu evaluasi ranraperda dari pusat," pungkasnya.

Total target PAD adalah Rp 470 miliar PAD. Terbesar dari rumah makan sebesar Rp 200 miliar. 

"PAD ini banyak sumbernya. Ada rumah makan dan restoran, ada juga hotel, parkir yang sekarang kami coba digitalisasi, reklame, serta potensi pajak lainnya di Kota Banjarmasin," pungkasnya

(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)