Pedang Naga Puspa

Oleh:

Mujiburrahman
Rektor UIN Antasari Banjarmasin

“KUBERI nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai pedang ini jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat,” kata Mpu Ranubhaya kepada Lo Shi Shan dan Mei Shin. Kekuatan pedang ini memang luar biasa, laksana senjata otomatis di zaman modern, yang mampu membunuh banyak musuh dalam sekejap.

Tak ayal lagi, pemiliknya akan menjadi penguasa dunia persilatan. Kisah Pedang Naga Puspa ini merupakan bagian dari sandiwara radio “Tutur Tinular” tahun 1989-1990 karya S. Tidjab. Kala itu, saya termasuk salah satu dari jutaan penggemar sandiwara ini di tanah air.

Pedang adalah senjata, dan senjata adalah kekuatan yang dapat mengalahkan dan memusnahkan lawan.

Kekuatan adalah kekuasaan yang mampu mengontrol dan menundukkan orang lain. Pedang sebagai kekuatan adalah netral.

Baca juga: Memperjuangkan Nasib Guru

Baca juga: Wisata Kalsel : Eksotiknya Gua Liang Udut Kotabaru, Tersebar dari Medsos dan Mulut ke Mulut 

Baik-buruknya tergantung pada siapa yang memegangnya, yakni sang pendekar. Jika ia adalah pendekar yang berbudi luhur, maka pedang itu akan digunakannya untuk membela yang lemah dan menumpas yang jahat.

Jika dia pendekar yang jahat, maka pedang itu akan digunakan untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi keinginan-keinginan nafsunya.

Karena itu, kita tidak boleh sembarangan memberikan kekuasaan kepada seseorang. Perhatikanlah baik-baik rekam jejaknya.

Apakah dia ‘pendekar’ berbudi luhur ataukah berwatak jahat. Ketika kita memilih anggota legislatif alias Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berarti kita memilih seseorang untuk berkuasa di bidang pengesahan anggaran negara, pembuatan undang-undang dan pengawasan.

Ketika kita memilih kepala daerah atau presiden, kita memberinya kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Baik-buruknya tergantung pada karakter orang yang kita pilih itu.

Yang lebih penting lagi adalah kekuasaan hukum. Negara tanpa hukum bukanlah negara. Kekuasaan negara tercermin dari hukum yang dibuat dan diterapkannya.

Ketika kita menyebut ‘negara’, maka kita seolah berbicara tentang suatu konsep abstrak yang samar.

Dalam kenyataan, negara itu mewujud dalam bentuk lembaga-lembaga yang diisi oleh manusia. Ada lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Polisi, jaksa dan hakim adalah manusia. Mereka bisa berkarakter baik, bisa pula buruk. Penggunaan kekuasaan hukum tergantung pada karakter mereka.

Baca juga: Latih Warga Balida Olah Bambu, Mahasiswa IPB Ajarkan Mengawetkan hingga Mengolahnya Jadi Kerajinan

Seorang penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, laksana pendekar yang memegang pedang naga puspa.