Banjarbaru Jangan Tambal Sulam

BANJARMASINPOST.CO.ID- KOTA-  Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel. Meski sempat diwarnai gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun perdebatan tentang pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel itu kini sudah berlalu.

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin baru saja meresmikan Tugu Nol Kilometer Banjarbaru di kawasan Loktabat Utara di pengujung 2023 lalu.

Ini jadi isyarat komitmen Aditya mempercepat momentum perkembangan Banjarbaru yang menyandang status Ibu Kota Provinsi Kalsel.

Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru mutlak akan membawa perubahan pada aspek demografi penduduk.

Berpindahnya kantor-kantor pemerintahan dengan ribuan bahkan belasan ribu pekerjanya otomatis akan mengundang peluang ekonomi baru dan pendatang yang mengincar peluang usaha.
Jika tidak dikelola dengan cermat Ini bisa menjadi pedang bermata dua, di satu sisi bisa menggenjot ekonomi daerah namun di sisi lain bisa menimbulkan masalah misalnya soal penataan permukiman.

Merujuk pada data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel Tahun 2021, jumlah penduduk Banjarbaru hanya sekitar 39 persen dari jumlah penduduk Banjarmasin.

Penduduk Banjarbaru sebanyak 258.753 jiwa sedangkan Banjarmasin 662.320 jiwa di waktu yang sama.
Dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kalsel, perihal pengelolaan sampah, transportasi hingga kawasan kumuh bertahun-tahun jadi tantangan Kota Banjarmasin.

Banjarbaru harus belajar dari Banjarmasin dengan melihat fakta dan tantangan dari tingginya angka kepadatan penduduk.

Namun Banjarbaru punya keunggulan dari segi waktu untuk melakukan pembenahan dan mempersiapkan wilayahnya menghadapi peningkatan kepadatan penduduk tersebut.

Diharapkan kebijakan yang diterapkan bisa benar-benar optimal sesuai perencanaan jangka panjang dan tidak bersifat 'tambal-sulam'.

Wali Kota Banjarbaru sudah pernah menggambarkan garis besar upaya pengembangan dan optimalisasi Kota Banjarbaru yang sedang dan bakal dilakukan ke depan.

Beberapa diantaranya terkait penuntasan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detil tata ruang (RDTR), sistem drainase, pengelolaan sampah hingga spesifikasi minimum jalan umum.

Tetapi tugas itu tentu tidak bisa dipikul sendiri oleh Kota Banjarbaru sehingga koordinasi dan kerjasama solid dengan pemerintah Provinsi Kalsel dan juga Pemerintah Pusat wajib dibangun. (*)