Menjaga Integritas KPU

HASIL Quick Count atau hitung cepat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menunjukkan keunggulan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atas pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sejumlah lembaga survei terdaftar di komisi pemilihan umum (KPU) yang melakukan perhitungan cepat menunjukkan hasil yang sangat signifikan untuk keunggulan Prabowo-Gibran. Rata-rata dengan persentase di atas 57 persen. Suara yang masuk pun nyaris semuanya rampung, dengan terendah Litbang Kompas yakni 88,45 persen suara.

Jika mengacu pada quick qount yang keakuratan perhitungannya sangat mendekati kebenaran, maka Prabowo-Gibran dipastikan memenangi Pilpres dalam satu putaran, bukan dua putaran. Keunggulan yang cukup jauh dari dua pasangan kompetitornya pun disambut dengan perayaan oleh kubu 02, merayakan keunggulan sementara versi quick qount.

Apakah kubu Prabowo-Gibran salah merayakannya? Tentu tidak, karena narasi mereka saat itu untuk merayakan keunggulan sementara versi hitung cepat. Sebab, hasil resmi yakni real count yang diselenggarakan oleh KPU belum rampung, setidaknya paling telat diumumkan 20 Maret 2024.

Baca juga: Gelar Rakor Pengembangan Perpustakaan 2024, Dispersip Kalsel Berupaya Tingkatkan Budaya Literasi

Baca juga: Seorang Pria di Kotim Ditemukan Tewas di Kamar Dalam Rumah, Diduga Cekcok dengan Ponakan

Jadi, adalah hal yang wajar jika kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud belum yakin kalah tanding dalam kontestasi pemilihan presiden-wakil presiden 2024, walaupun tanda-tandanya telah terang benderang melalui hasil quick count itu.

KPU harus bisa menyikapi dengan tegas potensi kecurangan Pemilu. Kompleksitas Pemilu 2024 sangat tinggi serta rawan kecurangan. KPU harus punya sistem dan prosedur yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam perhitungan suara. Apalagi, dengan banyakanya pasangan calon presiden-wakil presiden, banyaknya partai politik peserta pemilu, perhitungan menjadi lebih rumit serta perlu sangat hati-hati.

Oleh karenanya, transparansi dalam proses perhitungan suara oleh KPU menjadi keharusan. Akses publik jangan sampai terhambat. Demikian pula akses kepada pemantau Pemilu independent serta Bawaslu, termasuk pantauan dari masyarakat umum. Sebab Pemilu yang jujur dan adil akan menghasilkan pemimpin yang terpercaya. Vox Vopuli, Vox Dei. Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Mari kita jaga bersama, mari kita kawal pula kerja KPU. (*)