Pemilu 2024

Fraksi PDIP, PKS, dan PKB Suarakan Hak Angket Pemilu di Rapat Paripurna, Puan dan Cak Imin Absen

Marak isu hak angket, di sidang paripurna tiga fraksi PDIP, PKS, dan PKB menyuarakan soal hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

|
Editor: Mariana
Tribunnews
Rapat paripurna ke-13 DPR RI dihadiri 164 orang, sebanyak 126 anggota absen, termasuk Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Cak Imin. 

Adapun, Puan absen untuk melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia.

“Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna dewan hari ini yaitu pidato Ketua DPR RI yang akan saya wakili,” ujar Dasco, dikutip dari Youtube Tv Parlemen.

Formappi Ragu Hak Angket Bakal Dijalankan DPR RI

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Legislasi, Lucius Karus menduga keinginan hak angket kecurangan Pemilu 2024 dari partai politik pengusung kubu pasangan calon (paslon) 1 dan 3, hanya sebuah prank.

Dia menduga, hak angket hanya sebagai gertakan saja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami juga membaca jangan-jangan ini hanya prank atau intimidasi ringan gitu ya untuk penyelenggara gitu ya."

"Seolah-olah ini akan sangat seram sampai impeachment dan lain sebagainya," kata Lucius dalam konferensi pers di kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Maka dari itu, Lucius mengaku, pihaknya meragukan hak angket itu bakal dijalankan oleh DPR RI.

Terlebih lagi, selama ini, kinerja anggota legislator cenderung tidak berlanjut terkait wacana hak angket.

"Kami bukan ragu dengan hak angketnya, kami ragu dengan DPR-nya akan menjalankan hak angket ini, belajar dari kinerja mereka selama ini."

"Saya kira, beberapa kali mereka berteriak soal hak angket tapi tidak ada satu pun yang kemudian berujung pada terbentuknya pansus angket untuk menelusuri kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang yang dijalankan," katanya.

Sebelumnya, Lucius juga menuturkan, pembukaan masa sidang DPR RI akan menjadi penentu apakah nantinya hak angket itu bisa bergulir atau tidak.

Namun, apabila sidang paripurna sepi, maka sudah dipastikan hak angket hanyalah prank.

"Kalau besok (hari ini) di paripurna sepi-sepi saja, itu artinya kita diprank oleh orang-orang yang selama ini yang ingin membongkar pemilu dengan menggunakan hak angket."

"Pengalaman selama ini paripurna itu selalu sepi ya, kalau besok kemudian masih sepi itu artinya kita di-prank tidak ada gerakan nyata untuk memastikan hak angket kecurangan pemilu ini bergulir," pungkasnya.

Berbeda dengan Lucius, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD membantah hak angket DPR RI hanya prank dan sekedar gertakan.

Saat ini, kata Mahfud, pihaknya tengah menunggu proses yang berlaku sesuai undang-undang untuk mengajukan hak angket maupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), perihal dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Soal hak angket tersebut, ditegaskan Mahfud, masih menunggu sidang DPR RI.

Apabila DPR RI sudah mulai bersidang, maka hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dipastikan akan diberikan.

“Saya pastikan angket jalan, saya berikan saran saja soal substansi karena saya bukan orang partai,” ucapnya, dikutip dari Wartakotalive.com.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 126 Anggota DPR Izin Rapat Paripurna di Tengah Isu Hak Angket, Termasuk Puan Maharani dan Cak Imin

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved